Chatib Basri Usul BLT Disalurkan ke Masyarakat yang Mau Divaksinasi Covid-19
Merdeka.com - Ekonom Senior dari Universitas Indonesia, Chatib Basri mengusulkan kepada pemerintah agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa dibuat dalam Cash For Vaksin (CVF). Artinya jika masyarakat ingin mendapatkan bantuan tersebut harus divaksin terlebih dahulu.
Dia mengatakan, jika usulan ini dilakukan, maka bukan tidak mungkin target percepatan vaksinasi pemerintah bisa tercapai. Di mana sebanyak 70 persen dari total penduduk Indonesia harus sudah disuntik vaksin.
"Saya ingin usul sebetulnya pemerintah kan punya bantuan sosial yang namanya BLT. Kenapa sebagian dari BLT itu bikin dibuat di dalam yang disebut conditional cash transfer yang disebut cash for vaksin. Jadi kalau orang mau dapat cash dia harus vaksin dengan begitu prosesnya akan lebih cepat," kata dia dalam Dialog Ekonomi tentang Kinerja Ekonomi Kuartal II-2021, secara virtual, Kamis (5/8).
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Kenapa anak harus divaksinasi? Vaksinasi atau imunisasi adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan anak-anak kita.
-
Bagaimana pemerintah membantu produksi vaksin? Pemerintah berupaya memberikan insentif dan regulasi untuk mendukung industri farmasi dalam negeri, yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
-
Kenapa vaksin kanker penting? Putin menggambarkan pencapaian ini sebagai langkah penting menuju terobosan medis yang bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat.
-
Siapa saja yang berisiko karena anak tidak divaksinasi? Anak yang tidak divaksinasi juga membawa risiko bagi anggota keluarga lainnya.
-
Siapa yang membutuhkan vaksin cacar api? Oleh karena itu, vaksin cacar api menjadi rekomendasi bagi orang dewasa, terutama mereka yang memiliki riwayat cacar air dan berada dalam kelompok usia rentan.
Chatib mengatakan, tentu saja usulan ini bisa dilakukan dengan asumsi bahwa suplai vaksinnya bisa terpenuhi. Jika vaksin terpenuhi, maka ada insentif untuk orang melakukan vaksinasi.
"Karena saya percaya kalau hard immunity terjadi maka kita bisa mengulangi apa yang kita bisa alami di kuartal II di mana pertumbuhannya," jelas dia.
Fokus Pemprov DKI
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, fokus Pemprov saat ini percepatan penerima vaksin Covid-19 dosis pertama. Perihal dosis kedua, menyesuaikan masa jeda setelah penyuntikan dosis pertama.
"Kita kejar dulu fase pertama, karena kuncinya untuk mendapatkan fase kedua itu fase pertama harus menjangkau seluruh," kata Anies saat meninjau kegiatan vaksinasi di Labschool Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (5/8).
"Jadi suntikan kedua bukan strategi percepatan karena jadwalnya tergantung jenis vaksinnya," imbuhnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berujar, saat ini penerima vaksin dosis pertama di Jakarta sudah mencapai 7.918.732 orang dari target sebanyak 8.815.157 orang. Untuk itu, ia berharap seluruh warga Jakarta saat beraktivitas dipastikan telah mendapat vaksin dosis pertama.
"Kita berharap bisa seluruh warga ber-KTP DKI dan warga yang berkegiatan di DKI itu dapat vaksin fase 1 dulu. Sesudah itu, soal fase kedua itu soal penjadwalan. Misalnya disuntik AstraZeneca yang harus menunggu 12 minggu," jelasnya. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat juga diminta segera melengkapi vaksinasi Covid-19, khususnya pada kelompok berisiko.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Imbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaSaat itu Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaHingga 19 Desember 2023, jumlah kasus Covid-19 JN.1 mencapai 41 kasus.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut negara memberikan anggaran pencarian itu batasnya enam hari, setelah itu ditanggung BNPB.
Baca SelengkapnyaIndonesia merupakan negara dengan peringkat keempat terbesar di dunia yang melakukan vaksinasi COVID-19.
Baca SelengkapnyaAngka ini diperkirakan naik seperti sebelum pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya