ESDM Terima Surat Wakil Bupati Sangihe soal Permintaan Pembatalan Izin Tambang
Merdeka.com - Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmud Hontong meninggal dunia di dalam pesawat saat penerbangan dari Denpasar menuju Makassar pada Rabu (9/6).
Helmud Hontong menaiki pesawat Lion Air JT-740 bersama ajudannya Harmen Kontu. Beberapa saat setelah pesawat lepas landas, Helmud Hontong tiba-tiba terbatuk-batuk hingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut.
Helmud Hontong kemudian tidak sadarkan diri. Dia sempat mendapatkan pertolongan pertama dari penumpang lainnya yang kebetulan merupakan seorang dokter bernama Timothy.
Beredar kabar bahwa sebelum kematiannya, Helmud Hontong sempat mengirim surat penolakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe (TMS) kepada kementerian ESDM.
Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin mengaku telah menerima surat pribadi dari Wakil Bupati sangihe mengenai permohonan penolakan IUP tambang tersebut.
"Pihak Kementerian ESDM benar telah menerima surat pribadi dari Wabup Kepulauan Sangihe tgl 28 April 2021. Saat ini Ditjen Minerba sedang menjadwalkan pertemuan dengan pihak Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membahas kegiatan pertambangan PT TMS," kata Ridwan kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (13/6).
Istimewa ©2021Ridwan menjelaskan, kegiatan pertambangan PT TMS didasarkan atas Kontrak Karya yang di tandatangani oleh Pemerintah dan PT TMS pada tahun 1997 silam.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah menerbitkan Izin Lingkungan untuk PT TMS pada tanggal 15 September 2020, di mana dalam Izin Lingkungan dimaksud disebutkan bahwa lokasi yang akan digunakan PT TMS untuk melakukan kegiatan pertambangan hanya seluas 65,48 Ha dari total luas wilayah sebesar 42.000 Ha.
"Berdasarkan data Ditjen Minerba KESDM, total luas wilayah PT TMS yang prospek untuk ditambang adalah 4.500 Ha (kurang dari 11 persen dari total luas wilayah KK PT TMS)," jelas Ridwan.
Ridwan menegaskan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap luas wilayah KK PT TMS, dan berdasarkan evaluasi tersebut dapat meminta PT TMS melakukan penciutan terhadap wilayah KK yang tidak digunakan/tidak prospek untuk dilakukan kegiatan pertambangan
"Pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan kegiatan pertambangan PT TMS dilakukan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan membahayakan masyarakat."
Polisi Bentuk Tim Khusus
Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Nana Sudjana membentuk tim khusus untuk menyelidiki meninggalnya Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong. Mereka akan memastikan penyebab kematiannya untuk menjawab desas-desus yang beredar.
"Jadi begini ya, ini karena yang bersangkutan adalah Wakil Bupati Sangihe, jadi ada di wilayah kita. Kita dalam hal ini akan membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan," tutur Nana saat dikonfirmasi, Sabtu (12/6).
Nana menyebut, pihaknya akan turut membantu melaksanakan penyelidikan, meski lokasi meninggalnya Helmud Hontong di luar wilayah Sulawesi Utara. "Dalam hal ini kita satu polisi membantu bagaimana selama ini seolah-olah karena tambang, tapi ini kan nanti akan kita pastikan yang bersangkutan ini meninggalnya karena apa. Kita akan lihat riwayat penyakitnya seperti apa," jelas Nana.
Nana mengatakan, pada tahap awal pihaknya belum masuk lebih jauh, seperti menghubungkan kematian Helmud Hontong dengan permasalahan penolakan izin tambang. Untuk saat ini, penyelidikan dimulai dengan memastikan penyebab kematian lewat pemeriksaan rekam medis.
"Nah ini makanya kita kurang tau, makanya ini kan meninggal karena apa gitu aja, kita tidak ke masalah politis," kata Nana.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal," kata Cak Imin.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dalam pengungkapan TPPU bukan sekedar perbuatan, tapi bagaimana mampu membongkar aliran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cara Pemerintah Mencetak SDM Unggul di Setiap Daerah
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaAliong Mus pun mengucapkan rasa terima kasih kepada narasumber atas kesediaanya memberikan materi
Baca SelengkapnyaDia meminta MK untuk tidak takut mengabulkan permohonan timnas AMIN.
Baca SelengkapnyaDadan mengakui sudah ada perusahaan yang disasar untuk diberikan insentif tersebut.
Baca SelengkapnyaDampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca Selengkapnya