ESDM Terima Surat Wakil Bupati Sangihe soal Permintaan Pembatalan Izin Tambang

Minggu, 13 Juni 2021 13:26 Reporter : Anisyah Al Faqir
ESDM Terima Surat Wakil Bupati Sangihe soal Permintaan Pembatalan Izin Tambang tambang. shutterstock

Merdeka.com - Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmud Hontong meninggal dunia di dalam pesawat saat penerbangan dari Denpasar menuju Makassar pada Rabu (9/6).

Helmud Hontong menaiki pesawat Lion Air JT-740 bersama ajudannya Harmen Kontu. Beberapa saat setelah pesawat lepas landas, Helmud Hontong tiba-tiba terbatuk-batuk hingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut.

Helmud Hontong kemudian tidak sadarkan diri. Dia sempat mendapatkan pertolongan pertama dari penumpang lainnya yang kebetulan merupakan seorang dokter bernama Timothy.

Beredar kabar bahwa sebelum kematiannya, Helmud Hontong sempat mengirim surat penolakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe (TMS) kepada kementerian ESDM.

Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin mengaku telah menerima surat pribadi dari Wakil Bupati sangihe mengenai permohonan penolakan IUP tambang tersebut.

"Pihak Kementerian ESDM benar telah menerima surat pribadi dari Wabup Kepulauan Sangihe tgl 28 April 2021. Saat ini Ditjen Minerba sedang menjadwalkan pertemuan dengan pihak Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membahas kegiatan pertambangan PT TMS," kata Ridwan kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (13/6).

surat wakil bupati sangihe
Istimewa ©2021

Ridwan menjelaskan, kegiatan pertambangan PT TMS didasarkan atas Kontrak Karya yang di tandatangani oleh Pemerintah dan PT TMS pada tahun 1997 silam.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah menerbitkan Izin Lingkungan untuk PT TMS pada tanggal 15 September 2020, di mana dalam Izin Lingkungan dimaksud disebutkan bahwa lokasi yang akan digunakan PT TMS untuk melakukan kegiatan pertambangan hanya seluas 65,48 Ha dari total luas wilayah sebesar 42.000 Ha.

"Berdasarkan data Ditjen Minerba KESDM, total luas wilayah PT TMS yang prospek untuk ditambang adalah 4.500 Ha (kurang dari 11 persen dari total luas wilayah KK PT TMS)," jelas Ridwan.

Ridwan menegaskan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap luas wilayah KK PT TMS, dan berdasarkan evaluasi tersebut dapat meminta PT TMS melakukan penciutan terhadap wilayah KK yang tidak digunakan/tidak prospek untuk dilakukan kegiatan pertambangan

"Pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan kegiatan pertambangan PT TMS dilakukan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan membahayakan masyarakat."

Baca Selanjutnya: Polisi Bentuk Tim Khusus...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini