Erick Thohir Bersih-Bersih Pengelolaan Dana Pensiun BUMN: Harus Transparan

Kamis, 23 Juni 2022 12:00 Reporter : Merdeka
Erick Thohir Bersih-Bersih Pengelolaan Dana Pensiun BUMN: Harus Transparan Erick Thohir. istimewa ©2022

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pensiun BUMN. Dia pun berjanji akan memperbaiki pengelolaan dana pensiun karyawan BUMN yang bisa dimanfaatkan di masa tua nanti.

"Pengelolaan dana pensiun BUMN yang baik itu hukumnya wajib," tulis Erick Thohir, dalam postingan video di akun Instagram-nya, dikutip Kamis (23/6/2022).

"Yang namanya dana pensiun karyawan sekarang saya akan perbaiki. Saya tidak mau (kasus) Jiwasraya terjadi di dana-dana pensiun BUMN, setuju?," ujar Erick Thohir dalam video postingannya bertajuk "bersih-bersih dana pensiun".

Erick Thohir menyebut, dia tidak menginginkan korupsi dana pensiun seperti di Asabri, terjadi di BUMN. "Pengelolaan dana pensiun harus transparan! Bertanggung jawab!," tegas Erick Thohir.

"Karena itu saya titip ke Direksi, program 1 tahun ini saya bersama Wamen adalah 'Bersih-bersih dana pensiun'," ungkapnya.

2 dari 2 halaman

Harus Transparan

Erick Thohir melanjutkan, bersih-bersih dana pensiun agar transparan pun menjadi tanggung jawab bersama, baik hari ini maupun di masa mendatang.

"Semua yang bekerja, pasti akan pensiun. Mereka yang telah mengabdi dan berkontribusi untuk negara, berhak mendapatkan apresiasinya," demikian postingan Erick Thohir.

Sebelumnya, Erick Thohir sudah mendorong revisi Undang-Undang Sektor Keuangan dan Undang-Undang Dana Pensiun. Tujuannya, supaya payung hukum sektor keuangan dan dana pensiun bisa menjamin keamanan dana nasabah, untuk meminimalisir kasus seperti Jiwasraya dan Asabri.

"Kami dari kementerian BUMN sekarang mendorong perbaikan UU Keuangan, di mana untuk asuransi kalau bisa disamakan dengan UU Perbankan, supaya jelas. Di asuransi kalau menipu ya dihukum seperti perbankan," kata Erick Thohir dalam webinar Unika Atma Jaya ‘Efektivitas Penanganan Hukum dan Ekonomi dalam Kasus Mega Korupsi : Studi Kasus Jiwasraya’, pada 26 Januari 2022. [idr]

Baca juga:
BPK Minta Pemerintah Kembalikan Dana Investasi Garuda Indonesia Rp7,5 T ke Kas Negara
Pemerintah Larang Ekspor Bahan Mentah, PT Timah Optimalkan Anak Usaha
Kejar Target Produksi, PT Timah akan Tambah 6 Kapal Penambang di 2022
Bank Mandiri Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh 7,5 Persen di 2022
Konsumsi Masyarakat Kuartal II 2022 Tertinggi Semenjak Pandemi Covid-19

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini