Elektronifikasi Pembayaran Diklaim Dongkrak Pendapatan Daerah Hingga 12 Persen
Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengklaim pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten dan kota bisa meningkat hingga 12 persen dengan adanya proyek percontohan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah.
Pertumbuhan PAD itu disebabkan efisiensi dari transaksi keuangan pemda setelah mengadaptasi penganggaran elektronik. Seluruh pengeluaran pemda menjadi tercatat sesuai pagu yang ditetapkan, dan mampu meminimalisasi anggaran-anggaran berlebih yang tidak sesuai rencana.
"Penyaluran pengeluaran pemda jadi lebih efisien. Maka itu, kami akan dorong inovasi dan perluasan elektronifikasi 12 pemda dan pemda lain disepakati sejumlah program," kata Perry dikutip Antara, Selasa (28/5).
Dia menjelaskan, BI bersama pemerintah pusat dan daerah telah menggelar proyek percontohan untuk elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah di 12 pemerintah daerah, di antaranya, Banyuwangi, Sleman dan Bantul. "Hasilnya sangat memuaskan bahwa rata-rata peningkatan PAD rata-rata 12 persen bahkan di Sleman dan Banyuwangi, PAD meningkat sangat tinggi," imbuhnya.
Untuk itu, BI, pemerintah pusat, dan daerah meminta percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan menetapkan beberapa kebijakan. Empat kebijakan terkait inovasi dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah itu adalah, pertama penguatan landasan hukum melalui penerbitan peraturan yang ditetapkan presiden terkait elektronifikasi transaksi pemda.
"Pemerintah daerah juga jangan ragu untuk mendorong landasan hukum sebagai legalitas dalam elektronifikasi," ujar Perry.
Kebijakan kedua, adalah pembentukan tim perluasan digitalisasi daerah (TPDD) untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam implementasi elektronifikasi transaksi pemda. Ketiga, penyelenggaraan kompetensi untuk meningkatkan motivasi pemda dalam inovasi dan perluasan elektronifikasi transaksi pemda.
"Kami melihat pemda, pemprov sangat besar dan tinggi untuk elektronifikasi," ujarnya.
Keempat adalah inovasi retribusi elektornik dengan menggunakan standar kode respon cepat sistem pembayaran atau QR Indonesian Standard (QRIS) untuk optimalisasi PAD yang diawali dengan proyek percontohan.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaAngka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pembayaran merupakan salah satu kegiatan yang selalu dilakukan dalam setiap kegiatan konsumsi. Dan prabayar adalah salah satu cara yang umum dilakukan.
Baca SelengkapnyaPelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaNilai transaksi digital banking mencapai Rp5.163 triliun.
Baca SelengkapnyaTeknologi tersebut dapat mengurangi biaya operasional dan memudahkan pengawasan terhadap pergerakan aset.
Baca SelengkapnyaMang Ade menjadi salah satu pedagang kuliner yang menawarkan kemudahan pembayaran lewat QRIS.
Baca SelengkapnyaProduk dan layanan Bank DKI akan terus diperluas seiring dengan visi Bank DKI untuk mendukung pertumbuhan Jakarta.
Baca Selengkapnya