Ekonomi Melemah, Pemerintah Diingatkan Hati-Hati Turunkan Harga Gas Industri

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan penurunan harga gas menjadi USD 6 per MMBTu, mengingat kondisi perekonomian sedang mengalami perlambatan.

Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto mengatakan, pelaksanaan kebijakan penurunan harga gas harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti pendapatan produsen minyak dan gas bumi (migas) untuk mendukung investasi kegiatan pencarian migas. Sebab, saat ini harga minyak sedang mengalami penurunan.

Untuk diketahui, sebelumnya untuk menurunkan harga gas menjadi USD 6 per MMBTU pemerintah akan menurunkan harga gas di hulu berkisar USD 4-4,5 per MMBTU. Selain itu, biaya transportasi dan distribusi diturunkan antara US$ 1-1,5 per MMBTU

"Saat ini harga minyak dunia rendah. Jangan sampai kebijakan ini membuat investor hulu migas tidak berniat unt mengembangkan lapangannya. Ke depan kita akan rugi banyak," kata Sugeng, di Jakarta, Jumat (3/4).

Sugeng melanjutkan, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan negara secara menyeluruh. Biaya-biaya yang harus ditanggung pelaku usaha migas masuk sebagai pendapatan negara harus dievaluasi lagi, misalnya sewa barang milik negara, pajak dan lain-lain.

Selain itu harus ada evaluasi pemberian subsidi ke hilir, agar membuat industri berkembang dan pada akhirnya memberikan efek pada perkembangan ekonomi dalam negeri, menggantikan penurunan penerimaan negara dari pengurangan bagian negara.

"Jangan ambil kebijakan sepihak dan terkesan memudahkan masalah," tuturnya.

Potensi Buat Badan usaha Rugi

Sebelumnya, Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi mengatakan, penurunan harga gas ini menyebabkan pemerintah harus melepaskan penerimaan negara dari sektor hulu sebesar USD 2,2 per MMBtu yang ujungnya akan menurunkan Penerimaan Negara.

Meski akan ada tambahan penerimaan pajak dan deviden, serta penghematan subdisi, jumlahnya masih lebih kecil dari pengurangan pendapatan pemerintah dari hulu migas.

"Saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang sangat butuh dana untuk berbagai program penanganan Covid 19. Sebaiknya penurunan harga gas ini ditunda dulu karena sesungguhnya lebih besar biayanya daripada manfaatnya," ujarnya.

Pepres Nomor 40 tahun 2016 mengatur bahwa Penetapan harga gas sebesar USD 6 per MMbtu diperuntukkan untuk tujuh industri strategis, yaitu industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet. Menurut Fahmy, kebijakan ini seharusnya tidak diperluas lagi dengan memasukkan PLN di dalamnya.

"Subsidi kelistrikan lebih bagus diberikan langsung kepada masyarakat, bukan kepada PLN. Contoh subsidi langsung ini misalnya subsidi untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA selama pandemi Covid-19," ujar Fahmy.

Menurutnya subsidi kepada PLN justru sebaiknya dicabut supaya perusahaan pelat merah ini dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien. Ditambahkannya, kompensasi yang diberikan kepada PLN sudah cukup melalui kebijakan marjin 7 persen yang selama ini sudah diperhitungkan di dalam tarif.

Fahmy juga mengatakan secara umum insentif harga gas untuk industri yang tertuang dalam Perpres No 40 tahun 2016 harus terus dievaluasi.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menginginkan perusahaan milik negara tak lagi mengurusi subsidi. Subsidi nantinya akan langsung diberikan kepada rakyat.

"Policy ke depan kita ingin perusahaan-perusahaan BUMN sudah tidak terima subsidi, subsidinya biar langsung ke rakyat," ujar Erick di Jakarta, Jumat (3/4).

Erick menegaskan bahwa ke depan BUMN hanya fokus mengurusi bisnisnya. "Ini bagian transparan juga supaya perusahaan BUMN jadi korporasi yang bener-bener korporasi," paparnya.

Beberapa perusahaan yang sedang dikaji untuk tak lagi mengurus subsidi adalah PLN, Pertamina dan Pupuk. Rencana pengalihan subsidi ini masih dimatangkan bersama kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan.

"Habis ini terus terang yang kita pelajari Pupuk. Kemarin untuk PLN, untuk energi seperti minyak, elpiji kita ada kesepakatan dengan Menteri Keuangan. Tapi biar Menteri Keuangan, itu domain beliau," jelasnya.

Kebijakan baru ini dimungkinkan bisa langsung diterapkan pada awal tahun depan. "Mungkin awal tahun depan, atau akhir tahun ini atau pertengahan tahun silakan tapi policy-nya seperti itu," jelasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com