Ekonom Sebut Kolaborasi BUMN dan Swasta akan Lancar Jika Tak Ada Kepentingan
Merdeka.com - Ekonom Faisal Basri mengatakan ada syarat agar kolaborasi antara BUMN dan swasta akan berjalan lancar. Menurut dia, kolaborasi akan berjalan baik selama tidak ada pihak-pihak tertentu, terutama dari kalangan pemerintah yang mencoba menunggangi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Kolaborasi ini akan lancar kalau tidak disusupi oleh vested interest (kepentingan pribadi). Tidak ada yang nitip. Yang nitip ini lah yang harus dibakar. Harus dilenyapkan. Jangan ada yang menunggangi kepentingan negara padahal untuk kepentingan dirinya. Untuk kepentingan kelompoknya," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (27/4).
Dia pun mengharapkan perhatian terhadap hal tersebut, sebab tindakan tersebut akan berdampak negatif untuk gerak perekonomian Indonesia. "Kita harapkan di era Pak Jokowi ini dilibaslah kelompok-kelompok kepentingan yang menyelubungi lemak perekonomian Indonesia di era pak Jokowi ini yang membuat gerak ekonominya lamban," urai Faisal.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi bisa didorong lebih cepat dengan berbagai pembenahan. Salah satu perbaikan yang harus dilakukan adalah membersihkan praktik-praktik berorientasi kepentingan kelompok tertentu.
"(Pertumbuhan ekonomi) Naik sih 0,1, 0,2 (persen) tapi nol koma gitu. Seharusnya kita bisa tumbuh cepat kalau tubuh kita ramping. Pak Jokowi harus punya unit khusus untuk bakar lemak," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Respons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar
Jawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.
Baca SelengkapnyaEnam Perusahaan BUMN Kolaborasi dengan KIP Perkuat Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan informasi publik memiliki peran signifikan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Baca SelengkapnyaJalankan Bisnis Bareng Sejak Kuliah, Pasutri Asal Malang Mengaku Rezekinya Mengalir Deras setelah Punya Anak
Saat pertama kali berkenalan, keduanya sama-sama memiliki latar belakang ekonomi yang sulit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaKolaborasi Strategis dalam Tingkatkan Keamanan Data, Ini Contohnya!
Kolaborasi antara perusahaan, lembaga pemerintah, akademisi, dan penyedia solusi teknologi menjadi kunci.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaBawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya17 Tahun Jadi Karyawan BUMN dan Pilih Resign, Pria Desa Ini Sukses Bangun Bisnis Kayu dan Ekspor ke 17 Negara
Dia memilih usaha bisnis penggergajian kayu di Majenang, Jawa Tengah bersama dengan salah satu rekannya.
Baca SelengkapnyaDianggap Ambisius, Ganjar Tetap Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
Kepastian hukum mempermudah jalan menuju pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Baca Selengkapnya