Merdeka.com - Ekonom Faisal Basri turut mengatakan proyek Tol Laut belum memberikan dampak signifikan pada penurunan harga barang. Dia mengakui, memang biaya atau ongkos angkutan yang menjalankan program tersebut sudah dapat ditekan, karena diberikan subsidi.

"Kenapa? Memang ongkos turun karena angkutan disubsidi, angkutan tol (laut) ini, Rp 30 miliar per bulan," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (27/4).

Namun, penurunan ongkos tersebut hanya dinikmati oleh para pedagang dan tidak berdampak pada penurunan harga. Dengan demikian disparitas harga antara satu wilayah dengan wilayah lain masih terjadi. Dia bahkan pernah berdiskusi dengan Menteri Perhubungan terkait masalah tersebut.

"Disparitas harga masih sangat tinggi di antar daerah, antar pulau. Pemerintah mengatakan turun karena tol laut. Ya barangkali turun, tapi saya diundang Pak Budi Karya ke kantor, minta tolong, tolong dikaji kok tol laut tidak turunkan harga. Itu. Pak Budi Karya sendiri yang bilang," tandasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Muhammad Misbakhun menyatakan bahwa upaya pemerintah saat ini dalam menggenjot pembangunan jalan tol hanya salah satu cara untuk menekan biaya logistik. Sebab, pemerintahan Presiden Jokowi juga menggenjot infrastruktur lainnya seperti pelabuhan untuk memudahkan distribusi barang.

"Jadi keberadaan jalan tol yang merupakan infrastruktur darat merupakan kombinasi atau pelengkap dari keberadaan angkutan laut yang merupakan penunjang utama konsep Tol Laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo," ujar Misbakhun di Jakarta, Jumat (15/2).

Pernyataan Misbakhun itu sebagai respons atas penilaian pengamat ekonomi Faisal Basri yang menyebut infrastruktur jalan tol saat ini kurang efisien menekan biaya logistik secara nasional. Menurut pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu, jika pemerintah mau menurunkan biaya logistik maka seharusnya yang digenjot adalah jalur laut.

Namun, Misbakhun punya pandangan berbeda. Legislator Partai Golkar itu mengatakan, pemerintahan Presiden Jokowi menggenjot infrastruktur jalan tol ataupun pelabuhan secara bersamaan.

Misbakhun menjelaskan, angkutan laut memang bisa mengangkut barang dalam jumlah besar. Namun, tuturnya, untuk mendistribusikan barang masih membutuhkan infrastruktur jalan.