DPR minta Jokowi bangun infrastruktur sebelum wujudkan mobnas

Merdeka.com - Rencana Presiden Joko Widodo membuat program mobil nasional (Mobnas) diperkirakan malah membuat Indonesia dibanjiri kendaraan roda empat.

Pasalnya, dari segi infrastruktur, Indonesia dianggap lambat dalam pembangunan. Sehingga dikhawatirkan tidak menunjang jumlah kendaraan yang akan meledak ke depannya.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukur Nababan menegaskan, kehadiran mobnas perlu didukung rencana pembangunan infrastruktur. Terlepas jadi atau tidaknya kehadiran mobnas ini.

"Tanpa program Pak hendropriyono dengan Malaysia, itu memang harus ditambah infrastruktur jalan," kata Sukur di Tapanuli, Sabtu (7/2).

Di samping itu, politisi PDIP itu juga meminta agar pemerintah lebih luas dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan akses yang baik.

"Infrastruktur itu jalan mendorong ekonomi," tegasnya.

Seperti diketahui, Jokowi berambisi mewujudkan mobil nasional Indonesia. Indonesia akan menggandeng pabrikan otomotif asal Malaysia, Proton untuk mewujudkan ambisi Jokowi ini.

PT Adiperkasa Citra Lestari, perusahaan milik mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono, menjadi pihak yang akan melakukan penjajakan untuk menghadirkan mobnas.

Dilansir dari laman abcnews.com, Jumat (6/2), Proton bersama PT Adiperkasa Citra Lestari akan melakukan studi kelaikan atau feasibility study dan peluang kerja sama dalam mewujudkan mobil nasional.

Bos Proton Mahathir Mohamad mengatakan studi kelaikan diperkirakan selesai dalam enam bulan ke depan. Sektor otomotif Indonesia diakui menjadi potensi pasar menggiurkan. Di mana data mencatat penjualan mobil di Indonesia tahun lalu mencapai lebih dari satu juta unit.

"Kita tertarik membuat joint venture (usaha patungan) dan menghasilkan mobil ASEAN," ujarnya.

Hendropriyono menegaskan proyek ini akan sangat bagus untuk perkembangan industri otomotif Indonesia dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia lokal melalui alih teknologi.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.