DPR kritik Pemerintah Jokowi belum tepat sasaran salurkan KUR
Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (raker) bersama pemerintah dengan topik pembahasan terkait evaluasi atau permasalahan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam kesempatan tersebut hadir Menteri Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Anggota DPR komisi XI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Johnny G Plate, mengatakan penyaluran KUR harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, di lapangan masih banyak ditemukan penyaluran KUR salah sasaran.
"Dia harus berpihak kepada kelompok yang benar benar membutuhkan. Faktanya 56 persen lebih, tersalurkan di wilayah yang notabene masih kita anggap sebagai income per kapita regional tinggi," ujar Johnny di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Selasa (14/2).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan penyaluran KUR cukup merata. Namun, memang penyaluran KUR masih lebih banyak diterima pedagang dari pada petani dan pengusaha di bidang lainnya.
"Tahun ini baru berjalan dengan betul, tahun ini kita akan rapat reguler bagaimana rincian KUR itu di seluruh Indonesia. Memang biasanya terbanyak yang terima bukan pertanian tapi perdagangan," ungkapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dalam arahannya, Jokowi meminta KPU pusat sampai daerah harus siap menjalankan pemilu yang jujur, adil dan dipercaya oleh rakyat
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaSkandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca Selengkapnya