DPR bakal panggil LPS terkait harga penjualan eks Bank Century
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait penjualan Bank Mutiara ke perusahaan keuangan asal Jepang, J Trust Co. Ltd.
"Kita akan minta penjelasan soal itu, kita akan ajukan pada pimpinan untuk panggil LPS terkait penjualan Bank Mutiara," ujar Anggota Komisi XI DPR-RI Maruarar Sirait, Jakarta, Senin (15/9).
Dia berharap, LPS menjual Bank Mutiara dengan harga setara dana talangan yang telah dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 8 triliun. Selama ini, pemerintah telah dua kali menyuntik dana ke eks Bank Century itu.
Terbaru, Desember 2013, pemerintah telah menyuntik dana sebesar Rp 1,249 triliun. Ini menyusul suntikan pertama senilai Rp 6,72 triliun.
"Harapan kami harus sesuai dengan suntikan yang diberikan dari keuangan negara. Makanya kita dengarkan dulu mereka (LPS) nanti, soal harapan kami seperti itu," jelas dia.
Menurutnya, pemanggilan LPS tidak terlepas dengan panjangnya proses penjualan Bank Mutiara.
"Bank itukan sudah di Bailout besar, jadi tentu perlu dijelaskan, kita mengingat bank itu punya problem persoalan hukum dan politik, dan ada timwasnya," ungkapnya.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBanyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi mendatangi pasar untuk memantau harga pangan dan mencegah peredaran uang palsu
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaBank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga beras.
Baca Selengkapnya