Dirjen Pajak Temui Ketum PBNU Usai Ada Seruan Tak Perlu Bayar Pajak

Merdeka.com - Rombongan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyambangi kediaman Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Tsaquf di kawasan Menteng Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Pajak, Suryo Utomo meminta masyarakat, khususnya warga NU untuk terus berpartisipasi membangun negeri dengan cara taat membayar pajak.

"Kami dari Direktorat Jenderal Pajak hari ini bersilaturahmi, maksud dan tujuannya mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional, menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak," kata Suryo dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (2/3).

Menanggapi itu, Ketua umum PBNU Gus Yahya mengatakan selalu mendukung DJP dalam mengumpulkan pajak yang digunakan untuk membangun negara. Namun, Gus Yahya tetap meminta agar para aparatur negara yang sudah diberi amanah untuk mengelola negara selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

"Kita menyeru pemerintah agar organ-organ dan aparaturnya bertindak akuntabel dalammenjalankan tugas negara," kata Gus Yahya dalam kesempatan yang sama.

Gus Yahya menyatakan keluarga besar NU bersama para ulamanya akan istiqomah senantiasa di pihak negara. Pihaknya akan selalu siap sedia demi kepentingan negara, termasuk melakukan pengawasan terhadap aparatur negara.

"NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara," ungkapnya.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu jam. Selain Dirjen Pajak Suryo Utomo, turut hadir dalam rombongan yakni Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Suminto, dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor.

Sedangkan Gus Yahya didampingi beberapa pengurus PBNU, antara lain Jusuf Hamka dan Alissa Qotrunnada Wahid.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyerukan warga NU tidak perlu bayar pajak jika ada kasus penyelewengan dana pajak yang dilakukan oleh oknum pemerintah. 

Pernyataan tersebut diungkapkan menyusul adanya kasus kekayaan Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo yang berjumlah fantastis.

Menurutnya, ketika menjadi Ketua Umum PB NU pada September 2012 silam, sempat ada hasil dari Musyawarah Nasional (munas) Ulama yang kala itu telah memberikan sikap apabila ada kasus penyelewengan pajak.

"Keputusan para kiai (kala itu) bahwa kalau uang pajak diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas warga NU tidak usah bayar pajak waktu itu," kata Said saat ditemui di RS Mayapada, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).

"Sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi almarhum Pak Yusuf namanya stafsusnya itu menemui saya. Saya bilang kalau memang itu, itu berdasarkan referensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih diselewengkan warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai tidak usah bayar pajak," tambah dia.

Sehingga, Said memperingati agar dana pajak digunakan dengan semestinya untuk kepentingan pembangunan dan kebaikan rakyat. Bila hal itu dijalankan, maka warga NU akan menjadi orang yang taat membayar pajak.

"Ya itu tadi, saya ungkit keputusan munas tadi. Kalau memang pajak uang diselewengkan, ulama ini akan mengajak warga tak usah membayar pajak. Itu kalau terbukti diselewengkan ya," tuturnya.