Dinilai tak transparan soal tender Bandara Ahmad Yani, ini kata AP I

PT Angkasa Pura I dinilai tak transparan dalam pelaksanaan lelang terminal Bandara Ahmad Yani, Semarang. AP I disebut berpihak pada salah satu peserta tender.

Menanggapi hal itu, PT Angkasa Pura I (Persero) mengaku telah menjalankan proses lelang sesuai aturan yang berlaku. AP I juga berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) pada setiap aktivitas bisnis korporasi yang dijalankan termasuk dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

"PT Angkasa Pura I (Persero) telah menjalankan proses pelelangan sesuai dengan aturan terkait yang berlaku yaitu Keputusan Direksi PT AngkasaPura I (Persero) Nomor 140/PL.02/2016 yang didasari Peraturan Menteri BUMN Nomor 15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN. Hal ini dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam rangka mendorong sinergi antar BUMN," ujar Corporate Secretary AP I Israwadi dalam keterangannya kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (11/10).

Pelelangan Terbatas kepada BUMN terkait proses pengadaan barang atau jasa diikuti oleh BUMN dengan kategori lulus dalam vendor management system yang dimiliki PT Angkasa Pura I (Persero). Sehingga, PT Darma Perdana Muda dipastikan bukan merupakan perusahaan yang diundang untuk mengikuti proses pengadaan barang atau jasa.

Proses Aanwijzing dan Site Aanwijzing telah dilakukan pada tanggal 5-6 Oktober 2016 di Bandara Ahmad Yani Semarang yang diikuti oleh 6 BUMN Karya dari 10 undangan yaitu, Wijaya Karya, Waskita Karya, Brantas Abipraya, Hutama Karya, Pembangunan Perumahan (PP) dan Nindya Karya. Adapun batas waktu pemasukkan dokumen yang ditetapkan PT Angkasa Pura I (Persero) yaitu tanggal 10 November 2016.

"PT AngkasaPura I (Persero) selalu berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di mana segala informasi terkait kegiatan perusahaan diinformasikan melalui website perusahaan www.angkasapura1.co.id," pungkasnya.