Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) memaparkan, per Oktober 2019, Jepang menjadi negara pemberi utang terbanyak ke pemerintah dan bank sentral Indonesia. Total utang yang diberikan sejumlah USD12,45 miliar, atau setara dengan Rp 172,67 triliun.

Dikutip dari statistik utang luar negeri BI, pada bulan September 2019, utang Indonesia ke Jepang lebih rendah yakni sebesar USD12,52 miliar, setara dengan Rp 173,64 triliun.

Selain Jepang, terdapat empat negara yang juga memberikan utang luar negeri terbanyak kepada era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, yakni Jerman, Prancis, China dan Korea selatan.

Jerman menempati peringkat kedua pemberi utang terbesar di Indonesia. Utang yang diberikan sejumlah USD2,78 miliar atau Rp 38,55 triliun.

Besarannya menurun dibanding September 2019, dengan total sebesar USD2,74 miliar, setara dengan Rp38 triliun.

Setelah itu, Prancis menduduki peringkat ketiga dengan total utang sebanyak USD2,45 miliar, atau Rp 33,98 triliun.

Besaran utang itu menurun dibanding bulan sebelumnya. Pada September 2019, total utang sebesar USD2,48 miliar atau setara Rp34,39 triliun.

Selanjutnya, China menjadi negara keempat pemberi utang terbanyak ke Indonesia. Per Oktober 2019, tercatat utang Indonesia berjumlah USD1,76 miliar, setara dengan Rp24,41 triliun.

Dibanding September 2019, jumlah utang Indonesia ke China menurun, dengan total sebanyak USD 1,69 miliar atau setara dengan Rp23,44 triliun.

Negara kelima pemberi utang terbanyak ke Indonesia, dengan total utang sebanyak USD1,26 miliar atau setara dengan Rp 17,47 triliun, ialah Korea Selatan. Total di Oktober meningkat, dari sebelumnya, pada September 2019 sebesar USD 1,25 miliar atau berjumlah Rp17,33 triliun.

BI: Selama Jadi Negara Berkembang, Indonesia Butuh Modal Asing

Bank Indonesia (BI) memprediksi bahwa defisit transaksi berjalan bisa surplus saat Indonesia sudah menjadi negara maju. Sebab, saat itu dengan pendapatan per kapita yang tinggi, Indonesia bisa membiayai pembangunannya sendiri tanpa bergantung besar pada modal ataupun barang asing.

"Selama masih menjadi negara berkembang, Indonesia akan tetap membutuhkan modal asing," ujar Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Endy Dwi Tjahjono saat ditemui di Labuan Bajo, Senin (9/12).

Saat ini, pemerintah sudah berada di jalur yang tepat terkait kebijakannya dalam mengatasi defisit transaksi berjalan. Di antaranya menggalakkan program biodiesel dengan target B100 bertujuan menekan impor migas, memproduksi sendiri baterai mobil listrik, dan lain sebagainya.

"Kita punya nikel besar. Kalau itu bisa berhasil maka RI akan menjadi pusat produksi baterai listrik. Ketiga tentu produksi dari mobil listriknya sendiri. Mudah-mudahan ke depan kalau bisa menjadi pusat mobil listrik itu bisa membantu," tuturnya.

Reporter Magang: Nurul Fajriyah