Datangi KPK, Menkeu Sri Mulyani cek rapor 107 calon DK OJK
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, sore ini mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka datang sebagai Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk 2017-2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kedatangannya hari ini untuk menyerahkan daftar nama 107 calon Dewan Komisioner OJK yang lolos tahap lolos seleksi tahap administrasi.
"Kita sampaikan daftar nama 107 ini kepada KPK, sebagai suatu proses formal untuk meminta masukan dari tahapan track record maupun apakah KPK memiliki catatan," jelas Menteri Sri Mulyani di KPK, Jakarta, Kamis (9/2).
Proses ini akan berlangsung sampai tanggal 24 Februari dan dirinya juga akan mendatangi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengecek integritas dari setiap calon Dewan Komisioner OJK yang lolos pada tahap pertama.
"Dan kami juga akan ke instansi lain yang berwenang untuk mengecek integritas setiap calon. Tentu kami meminta juga masukan dari masyarakat luas. Kami berharap KPK bisa memberikan masukan," ujarnya.
"Kami sampaikan 107 nama beserta data, baik itu nama dan keluarga berdasarkan yang telah diberikan calon anggota," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaSebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca SelengkapnyaFokus sidang kode etik bukan berapa besaran uang diterima para pihak yang terlibat, melainkan soal integritas sebagai pegawai KPK.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca Selengkapnya