Data Kemendagri: Hanya 20 Daerah di Indonesia Masuk Kategori Mandiri
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hanya ada 20 daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori mandiri. Kategori yang dimaksud yakni daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari Transfer ke Daerah (TKD).
"Saat ini yang dinamakan mandiri yang PAD-nya lebih tinggi pada dana transfer itu ada 20 daerah," kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (16/12).
Sayangnya, Kabupaten Kepulauan Meranti tidak masuk dalam daftar tersebut. "Kalau Meranti belum dikatakan mandiri karena dana transfernya lebih pada PAD," sambung Toni.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil viral di media sosial karena pernyataannya kepada Kementerian Keuangan dinilai tidak pantas. Atas pernyataan tersebut, Adil pun dipanggil Menteri dalam Negeri untuk dimintai penjelasan.
"Minggu yang lalu Pak Mendagri sudah memanggil Pak Bupati Kepulauan Meranti disitu juga kita sudah diskusi panjang lebar satu jam lebih termasuk meningkatkan kemandirian ini. Itu terus kita lakukan pembinaan," kata dia.
Toni menjelaskan pajak potensial Kepulauan Meranti berasal dari pajak dan retribusi. Namun, kedua hal itu belum mampu dioptimalkan.
"Nah selama ini pajak dan retribusi ini kurang optimal di semua daerah termasuk Meranti. Nah rata-rata daerah kurang optimal PAD, ada tiga gap di PAD itu antara potensi, target, dan realisasi," ujarnya.
Rincian Daerah Mandiri
Sementara itu 20 daerah mandiri di Indonesia terdiri dari 14 provinsi, lima kota, dan satu kabupaten. Ke-14 provinsi yang memiliki PAD lebih besar dari dana transfer pemerintah yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah. Kemudian Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.
Semntara lima kota yang sudah maju di antaranya Batam, Bekasi, Tangerang, Semarang, Surabaya. Sedangkan untuk kabupaten yaitu Kabupaten Badung.
"Untuk kota Batam, Bekasi, Tangerang, Semarang, Surabaya, dan Kabupaten Badung," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaPer Februari 2024 terdapat 214 juta penduduk Indonesia yang berada di usia kerja.
Baca SelengkapnyaData KPU per Senin 19 Februari 2024 mencatat jumlah petugas Pemilu meninggal dunia mencapai 71 orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kemendag mendorong pemanfaatan akses pasar jasa yang dihasilkan dari perundingan perdagangan internasional..
Baca SelengkapnyaPertumbuhan kredit didukung oleh kinerja penjualan dan investasi korporasi yang diperkirakan terus meningkat.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaE-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1 persen.
Baca SelengkapnyaDiharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca Selengkapnya