Data BPKN: Pengaduan Sektor Perumahan Turun Sepanjang 2020

Merdeka.com - Pengaduan sektor perumahan yang diterima Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sepanjang 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, pengaduan sektor perumahan hanya 487 kasus atau 39,92 persen. Sedangkan sepanjang tahun 2017-2019 terdapat 1.988 pengaduan atau 83,6 persen dari total pengaduan.

Ketua Komisi Advokasi BPKN, Rolas B Sitinjak mengatakan, berbagai pengaduan yang dilakukan konsumen yang berkaitan dengan pelaku usaha, baik itu developer atau perusahaan pengembang. Mulai dari ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan, fisik pembangunan, legalitas, mangkrak, P3SRS, pembiayaan SBUM, penipuan, pailit, refund hingga KPK.

"Dari pengaduan konsumen yang masuk, modus pelaku usaha ini bervariatif ada masalah fasos dan fasum perumahan, mangkrak sampai dengan pembiayaan," kata Rolas dalam Catatan Akhir Tahun BPKN 2020, Jakarta, Senin (14/12).

Rolas mengatakan, dulu jika ada pengembang yang terlambat melakukan pembangunan tidak pernah didenda. Sementara jika konsumen terlambat membayar bisa dikenakan denda.

Untuk itu BPKN melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar dibuatkan regulasi yang memberikan perlindungan bagi konsumen. Maka, lahirlah Permen PUPR Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Regulasi ini pun mengatur denda bagi pengembang yang terlambat membangun unit yang telah dibeli.

"Ketika pengembang terjadi keterlambatan maka dia akan didenda, jadi kepastian hukum ke konsumen di sektor perumahan sudah semakin baik," kata dia.

Masalah Lain

Masalah lain yang sering diadukan yakni sertifikat rumah yang tak kunjung diberikan pengembang kepada konsumen. Tidak sedikit kata Rolas masalah ini diadukan konsumen. Permasalahan ini bahkan terjadi pada perusahaan negara yang menurut konsumen dianggap paling aman.

"Beli rumah dari bank plat merah juga tidak menjamin keamanan, padahal perspektif masyarakat kalau beli di bank plat merah harusnya sudah aman, tapi tahunya tidak aman juga," kata dia mengakhiri.