Dahlan cuek diancam panggil paksa oleh DPR
Merdeka.com - Belakangan ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kembali mendapat sorotan. Terutama setelah sejumlah anggota Komisi IX DPR geram lantaran Dahlan tidak memenuhi undangan rapat di gedung DPR.
Bahkan, ada ancaman akan memanggil paksa Dahlan jika kembali mangkir dari undangan yang dilayangkan DPR. Lalu, bagaimana tanggapan Dahlan?
Seperti biasa, dengan gaya khasnya, Dahlan tidak mau ambil pusing. Saat ditemui wartawan di gedung Kementerian Keuangan, Dahlan memilih bungkam terkait kembali memanasnya hubungannya dengan DPR. Dia tidak menjawab ketika wartawan menanyakan alasannya tidak datang ke DPR.
"Pak, Komisi IX akan panggil paksa?" tanya wartawan.
"Katanya sudah kemarin," singkat Dahlan.
"Kenapa tidak datang pak?" tanya wartawan lagi. Dahlan pun hanya dia dan mengalihkan pandangannya. Dia hanya mengatakan bahwa rekan kerjanya bukan komisi IX.
"Komisi saya ini komisi VI," singkatnya.
Sebelumnya, Komisi IX DPR berencana memanggil mantan bos PLN itu. Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning menegaskan apabila Dahlan tidak memenuhi undangan, DPR berencana akan memanggil paksa dia.
"Kalau tetap tidak hadir akan kita panggil paksa," tegas Ribka.
Seharusnya, kata politisi PDI Perjuangan, Dahlan tak mengabaikan undangan dari Dewan. "Yang mengundang kan pimpinan (DPR). Harusnya pimpinan tersinggung dong undangannya tidak digubris (Dahlan)," tandasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaPengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca SelengkapnyaSeluruh kader memandang sosok Zulhas merupakan pekerja keras dan konsisten dalam memperjuangkan kebaikan serta merangkul semua pihak.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaTuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaMU kepergok bersama seorang wanita di sebuah rumah
Baca SelengkapnyaPuan berpesan agar seluruh pihak dapat menyukseskan Pemilu serentak 2024.
Baca Selengkapnya