Cerita Menteri Susi saat dituduh menjual rahasia negara

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggunakan Global Fishing Watch (GFW) untuk mengatur pengelolaan kapal nelayan di perairan Indonesia. Ini sebagai salah satu implementasi komitmen pemerintah untuk terus menindak tegas kapal yang mencuri ikan di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan kebijakan ini juga menuai perlawanan. Bahkan, dia dituduh dengan tuduhan menjual rahasia negara.

"Banyak yang protes isu jual rahasia negara. Bukan. Tapi jual data penjahat. Dari dalam KKP saja ada yang keberatan aneh kan. Kayak kalian di FB dikasih lokasi. Kalau tidak ada kejahatan kenapa mesti takut," ungkapnya di Kediamannya, Jakarta, Sabtu (7/3).

Meskipun demikian, dia memandang berbagai protes yang tidak disertai dasar yang kuat hanyalah upaya menghalangi upaya melindungi Sumber Daya Perairan Indonesia. "Supaya kita itu tidak bisa keras. Supaya kapal itu bisa dilelang dan dibeli lagi oleh yang punya," jelas dia.

Padahal, kebijakan tersebut diambil agar proses pengambilan sumber daya kelautan Indonesia dilakukan secara transparan. Selain itu, untuk menghindari penangkapan ikan ilegal.

"Kalian bisa amati kapal transhipment pake Global Fishing Watch. Bisa dilihat di www.globalfishingwatch. Masyarakat bisa lihat. Tolong bantu kita untuk tracking. Ini kapal berdampingan terus. Oh ini kapal berapa meter ya ukurannya. Nah ini transipment. Seharusnya masyarakat berikan informasi ya seperti itu," jelas Menteri Susi.

Untuk diketahui, GFW adalah sarana teknologi hasil kerja sama antara Google, Oceana, dan SkyTruth yang menampilkan aktivitas nelayan dan kapal-kapal. Sistem ini terhubung dengan alat pemantauan kapal sehingga dengan aktivitas mencurigakan dari kapal lokal maupun asing akan terlihat.