BPS catat daya beli masyarakat turun, ini tanggapan Menteri Sri Mulyani
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membantah adanya penurunan daya beli masyarakat. Menurutnya, Indonesia tengah mengalami anomali ekonomi karena tingkat inflasi tengah rendah namun daya beli turun.
"Konsumsi rumah tangga yang 4,93 persen kami lihat secara hati-hati. Di satu sisi inflasi sangat rendah. Ini ada satu anomali," kata Menteri Sri Mulyani, di Gedung Bea Cukai Pusat, Jakarta Timur, Rabu (8/11).
Jika terbukti daya beli menurun di tingkat masyarakat kelas menengah ke bawah, Menteri Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengambil sikap sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Di mana, pemerintah telah menyiapkan program padat karya yang rencananya dimulai tahun depan.
"Anggaran yang bisa menciptakan kas yang langsung bisa diterima masyarakat sehingga daya belinya naik apakah itu PKH ataupun melalui dana desa itu harus dilakukan dengan desain agar masyarakat bisa langsung menikmati sehingga daya belinya bisa meningkat," ujarnya.
Akan tetapi, Menteri Sri Mulyani mengatakan jika penurunan daya beli terjadi di kalangan masyarakat atas maka diyakini ada perubahan pola konsumsi. Di mana, masyarakat lebih suka menyimpan dan menginvestasikan uangnya ketimbang membelanjakannya.
"Tabungan di atas Rp 5 M naik, jumlah DPK juga naik. Artinya masyarakat atas yang memiliki daya beli menyimpan uangnya di bank," ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daya beli masyarakat Indonesia melambat di triwulan III-2017. Ini tercermin dari tingkat konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2017 turun ke posisi 4,93 persen dibandingkan triwulan I-2017 yang mencapai 4,95 persen.
"Yang pertama pergeseran pola konsumsi, jadi kalau diperhatikan, sejak triwulan III-2016 konsumsi non leisure sudah mulai ke bawah (menurun)," ujar Kepala BPS Suhariyanto.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaBerbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Walau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMenyikapai Rupiah terus melemah, Kementerian Keuangan terus memperkuat koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca Selengkapnya