BPK disarankan turun tangan audit polemik data pangan RI

Merdeka.com - Pengamat Fiskal dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Rony Bako menyarankan adanya audit data Kementerian Pertanian terkait polemik perbedaan data pangan.

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baiknya melakukan audit terkait polemik data pangan, supaya permasalahan jelas," kata Rony dikutip dari Antara, Selasa (6/11).

Menurutnya, kenaikan anggaran hingga lebih 50 persen justru paradoksal dengan polemik data pangan yang membuat perbedaan. Kenaikan anggaran harus diuji dengan dengan output yang dihasilkan, yakni peningkatan hasil produksi pertanian, terutama tanaman pangan.

Dia melihat ada hal yang cukup ganjil soal naiknya anggaran Kementerian Pertanian dari 2017 ke 2018 yang naik hingga 57,22 persen. Pada 2017, anggaran untuk Kementerian Pertanian pada APBN dialokasikan sebesar Rp 24,15 triliun, kemudian melonjak menjadi sebanyak Rp 37,97 triliun.

"Boleh saja naik lebih dari 15 persen, tapi harus sesuai hasilnya," ujarnya.

Dia mengingatkan, outcome kinerja pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama mengenai kesejahteraan petani. Kedua mengenai kemampuan konsumen untuk membeli komoditas.

Terhadap hal ini dia mencontohkan, Nilai Tukar Petani (NTP) petani pangan, khususnya padi, harusnya bertambah cukup banyak. Sementara itu, harga beras di tingkat konsumen juga harus terjaga. Secara umum, berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Oktober 2018 justru turun 0,14 persen secara 'month to month' ke angka 103,02 dibandingkan September 2017. Penurunan disebabkan indeks harga yang diterima petani lebih kecil dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani.

Harga gabah kering panen di tingkat petani pada Oktober ini sendiri tercatat naik 0,98 persen. Namun sayangnya, kenaikan produksi petani ini tidak diimbangi oleh makin makmurnya petani-petani tanaman pangan tersebut, dilihat dari NTP petani pangan yang hanya meningkat 0,82 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, harga beras diketahui mengalami fluktuasi tinggi di tahun ini.

Sementara itu, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi pun menyayangkan adanya perbedaan data tersebut. Menurutnya impor jagung akan membuat para petani merugi. Selain itu, impor jagung juga ketidakberpihakan pemerintah kepada para petani.

Senada dengan Rony, Uchok menegaskan, BPK baiknya melakukan audit investigatif terhadap Kementan. Sebab, ia menilai, Kementan memliki tanggung jawab kepada petani.