Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK kembali akan menyuntikkan dana talangan guna mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk tahap kedua ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,2 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan mengenai hal ini. Dan dana Rp 5,2 triliun tersebut siap akan segera dicairkan.

"Mungkin nanti ditunggu, Insya Allah dalam waktu dekat akan dipersiapkan Kemenkeu dan BPJS. Kemenkeu sudah siapkan Rp 5,2 triliun, nantinya akan dikoordinasikan dengan BPJS agar bisa memenuhi kewajibannya hingga akhir tahun," ujar dia di Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12).

Askolani juga memastikan telah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit penagihan iuran oleh BPJS Kesehatan.

"Nanti setelah meeting lalu, akan audit sistem di BPJS untuk diverifikasi lagi di BPKP. Kedua, tentunya kewajiban BPJS akan diaudit BPKP untuk menjadi landasan pemerintah menetapkan kewajiban di 2019," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com