Merdeka.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menegaskan program peremajaan kebun sawit bertujuan mencegah pembukaan lahan baru melalui perambahan hutan dengan cara yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, peremajaan ini mendesak untuk dilakukan karena produktivitas petani sawit Indonesia umumnya rendah, hanya berkisar 2-3 ton/Ha/tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat produktivitas perkebunan swasta.

"Hal ini disebabkan karena lahan sawit milik petani umumnya merupakan tanaman tua dan kebun yang menggunakan bibit illegitim (palsu)," ujar Direktur Utama BPDPKS, Dono Boestami, saat acara 'Program Peremajaan Sawit Rakyat' di Serdang Bedagai, Sumatra Utara, Senin (27/11).

Dia mengatakan bahwa program peremajaan sawit rakyat yang ditujukan bagi petani pemilik lahan di bawah 4 Ha ini, selain untuk meningkatkan jumlah produksi, secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Dono Boestami menambahkan, selama masa peremajaan selama 3 tahun, petani dirancang untuk tetap mendapatkan pendapatan dari berbagai alternatif sumber pendapatan selama masa tunggu tersebut. Potensi sumber pendapatan tersebut berasal dari sumber pendapatan yang diperoleh sebagai pekerja dalam kegiatan peremajaan sebesar lebih dari Rp 24 juta selama 3 tahun dan sumber pendapatan yang diperoleh dari hasil tanaman tumpang sari (jagung) selama 3 tahun sebesar Rp 48 juta.

Selain itu, petani juga memiliki potensi pendapatan yang diperoleh dari hasil olahan batang sawit yang lama sebesar Rp 39 juta. Serta potensi sumber pendapatan dari kegiatan di luar aktivitas peremajaan karena petani peserta program peremajaan memiliki potensi untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha seperti warung, peternakan atau penyadapan karet.

"Sehingga secara umum diperkirakan petani tetap dapat memperoleh pendapatan setiap bulannya sebesar lebih dari Rp 4 juta selama masa tunggu sampai kebun sawit dapat menghasilkan," tuturnya.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 3 triliun di BPDPKS untuk program peremajaan sawit ini. "Ini pekerjaan besar sekali karena berpuluh-puluh tahun tidak ada peremajaan," ujarnya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengakui bahwa program ini sudah sangat terlambat. "Namun, lebih baik terlambat dari pada tidak," ucapnya.