Bos Kadin: Indonesia butuh Rp 5.500 T, kita undang investor asing

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas akan menyelenggarakan ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum pada 8-11 November 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Ketua Kadin, Rosan P. Roeslani mengatakan, acara ini merupakan bagian dari Indonesia Infrastructure Week 2016, dan menjadi sangat penting karena mendukung program pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini didanai oleh APBN.

"Kebutuhan dana pembangunan di dalam negeri bisa mencapai Rp 5.500 triliun (dalam lima tahun) yang semuanya tidak bisa dipenuhi oleh APBN. Melihat dari besarnya pendanaan dan kurang lebih sepertiga dibiayai APBN di BUMN. Dalam hal ini membutuhkan pendanaan baik dari lokal atau dari investor luar negeri," katanya dalam konferensi pers di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (3/11).

Menurut Rosan, acara ini akan dihadiri 18.000 investor asing dan akan ada 350 proyek yang akan di presentasikan.

"Proyek tersebut di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan program 35.000 megawatt, kemudian Soekarno Hatta Railway, kemudian Surabaya High Speed Train. Ini yang saya sebutkan hanya proyek-proyek besar saja," jelasnya.

Rosan berharap, acara ini akan mampu mengundang investasi dari asing lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai USD 9,6 miliar

"Saya enggak bisa sebut nominalnya. Insya Allah akan lebih baik dibandingkan tahun lalu," katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro menilai, acara ini sangat strategis untuk merekatkan 10 anggota ASEAN untuk menjalin konektivitas.

"Ini bukan wacana, ini kebutuhan ekonomi yaitu konektivitas yang lebih luas bisa mempunyai hubungan secara fisik ada laut itu bukan penghalang tapi bisa jadi penghubung," katanya.

Bambang optimis acara ini akan membawa investor asing untuk berinvestasi di Indonesia terlebih lagi bidang Infrastruktur.

"Tentunya kita pahami kebutuhan Investasi infrastruktur yang dibiayai pemerintah hanya 42 persen dari pemerintah, 22 persen BUMN dan diharapkan 36 persen dari swasta. Bisa Jadi ajang ini untuk menawarkan proyek yang sudah ready," jelasnya.