Bos BPS: Kategori Miskin Kalau Pendapatannya di Bawah Rp1,99 Juta

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen. Angka ini turun sebesar 0,53 juta orang dibandingkan September 2018 seiring dengan naiknya garis kemiskinan indonesia.
Kepala BPS Suhariyanto merincikan, pada Maret 2019 garis kemiskinan Indonesia menjadi sebesar Rp425.250 per kapita per bulan. Posisi itu mengalami peningkatan 3,55 persen dari garis kemiskinan September 2018 yang sebesar Rp410.670, juga naik sebesar 5,99 persen dibanding Maret 2018 yang sebesar Rp401.220.
Dia mengatakan, jika rata-rata satu rumah tangga di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan rata-rata secara nasional menjadi sebesar Rp1.990.170 per rumah tangga. Artinya, apabila ada satu rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah itu masuk ke dalam kategori miskin.
"Jadi orang akan dikategorikan miskin kalau pendapatannya di bawah Rp1,99 juta. Untuk mencari uang sebesar hampir Rp2 juta bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi garis kemiskinan di tiap daerah berbeda," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/7).
Adapun, garis kemiskinan tertinggi terdapat di daerah DKI Jakarta, yakni sebesar Rp637.260 per kapita per bulan. Atau setara dengan pendapatan per rumah tangganya sebesar Rp3.358.360 per bulan, dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 4 sampai 5 orang.
Sementara garis kemiskinan terendah terdapat di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni sebesar Rp384.880 per kapita per bulan. Jika satu keluarga di NTB terdapat 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan per rumah tangganya adalah sebesar Rp1.578.008.
"Salah satu pekerjaan rumah yang perlu kita pikirkan ke depan adalah adanya disparitas yang tinggi antar provinsi. Jadi kita perlu membuat kebijakan yang lebih spesifik dengan mempertimbangkan karakteristik di daerah masing-masing," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Mulai Kasat sampai Kapolsek
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
Baca Selengkapnya

Asal Usul dan Cerita di Balik Nama-Nama Mentereng Jalanan Kota Jakarta
Penamaan wilayah di Jakarta tidak lepas dari fakta sejarah.
Baca Selengkapnya

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Masih Terkendala SDM dan Infrastruktur
SPBE menjadi faktor penting untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.
Baca Selengkapnya

Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Baca Selengkapnya

Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak
Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.
Baca Selengkapnya

Menko PMK Muhadjir Effendy Bertemu Heru Budi Bahas Kemiskinan Ekstrem di Jakarta
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin ekstrem di DKI Jakarta melonjak.
Baca Selengkapnya

Pengadaan 177 Motor Disorot, Begini Kinerja Hevearita Gunaryanti Saat Jadi Walikota Semarang
Hevearita Gunaryanti menjabat sebagai Walikota Semarang sejak 2016-2022.
Baca Selengkapnya

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju
Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju
Baca Selengkapnya

Pengadaan 177 Motor Lurah Semarang Capai Rp8 T, Setara Hidupi 8.545 Keluarga Miskin Setahun
Walikota Semarang membeli 177 motor Vario untuk lurah dengan anggaran mencapai Rp8 miliar.
Baca Selengkapnya

Pria Purbalingga Ini Hidup Sebatang Kara di Gubuk Reyot Tengah Hutan, Kondisinya Memprihatinkan
Pada tahun 2021, rumahnya terbakar. Sehingga dibangunlah gubuk reyot yang kundisinya sangat tidak layak itu.
Baca Selengkapnya

Rampung Tahun Depan, Bendungan Mbay Diharapkan Genjot Produksi Beras di Kabupaten Nagekeo
Presiden Jokowi meninjau pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, NTT.
Baca Selengkapnya

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca Selengkapnya