Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos BPS: Kategori Miskin Kalau Pendapatannya di Bawah Rp1,99 Juta

Bos BPS: Kategori Miskin Kalau Pendapatannya di Bawah Rp1,99 Juta Ketua BPS Kecuk Suhariyanto. ©2018 Merdeka.com/Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang atau sebesar 9,41 persen. Angka ini turun sebesar 0,53 juta orang dibandingkan September 2018 seiring dengan naiknya garis kemiskinan indonesia.

Kepala BPS Suhariyanto merincikan, pada Maret 2019 garis kemiskinan Indonesia menjadi sebesar Rp425.250 per kapita per bulan. Posisi itu mengalami peningkatan 3,55 persen dari garis kemiskinan September 2018 yang sebesar Rp410.670, juga naik sebesar 5,99 persen dibanding Maret 2018 yang sebesar Rp401.220.

Dia mengatakan, jika rata-rata satu rumah tangga di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan rata-rata secara nasional menjadi sebesar Rp1.990.170 per rumah tangga. Artinya, apabila ada satu rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah itu masuk ke dalam kategori miskin.

"Jadi orang akan dikategorikan miskin kalau pendapatannya di bawah Rp1,99 juta. Untuk mencari uang sebesar hampir Rp2 juta bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi garis kemiskinan di tiap daerah berbeda," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/7).

Adapun, garis kemiskinan tertinggi terdapat di daerah DKI Jakarta, yakni sebesar Rp637.260 per kapita per bulan. Atau setara dengan pendapatan per rumah tangganya sebesar Rp3.358.360 per bulan, dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 4 sampai 5 orang.

Sementara garis kemiskinan terendah terdapat di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni sebesar Rp384.880 per kapita per bulan. Jika satu keluarga di NTB terdapat 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan per rumah tangganya adalah sebesar Rp1.578.008.

"Salah satu pekerjaan rumah yang perlu kita pikirkan ke depan adalah adanya disparitas yang tinggi antar provinsi. Jadi kita perlu membuat kebijakan yang lebih spesifik dengan mempertimbangkan karakteristik di daerah masing-masing," pungkasnya.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Mulai Kasat sampai Kapolsek

Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Mulai Kasat sampai Kapolsek

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.

Baca Selengkapnya icon-hand
Asal Usul dan Cerita di Balik Nama-Nama Mentereng Jalanan Kota Jakarta

Asal Usul dan Cerita di Balik Nama-Nama Mentereng Jalanan Kota Jakarta

Penamaan wilayah di Jakarta tidak lepas dari fakta sejarah.

Baca Selengkapnya icon-hand
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Masih Terkendala SDM dan Infrastruktur

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Masih Terkendala SDM dan Infrastruktur

SPBE menjadi faktor penting untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.

Baca Selengkapnya icon-hand
Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden

Baca Selengkapnya icon-hand
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak

Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak

Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.

Baca Selengkapnya icon-hand
Menko PMK Muhadjir Effendy Bertemu Heru Budi Bahas Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

Menko PMK Muhadjir Effendy Bertemu Heru Budi Bahas Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin ekstrem di DKI Jakarta melonjak.

Baca Selengkapnya icon-hand
Pengadaan 177 Motor Disorot, Begini Kinerja Hevearita Gunaryanti Saat Jadi Walikota Semarang

Pengadaan 177 Motor Disorot, Begini Kinerja Hevearita Gunaryanti Saat Jadi Walikota Semarang

Hevearita Gunaryanti menjabat sebagai Walikota Semarang sejak 2016-2022.

Baca Selengkapnya icon-hand
Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Baca Selengkapnya icon-hand
Pengadaan 177 Motor Lurah Semarang Capai Rp8 T, Setara Hidupi 8.545 Keluarga Miskin Setahun

Pengadaan 177 Motor Lurah Semarang Capai Rp8 T, Setara Hidupi 8.545 Keluarga Miskin Setahun

Walikota Semarang membeli 177 motor Vario untuk lurah dengan anggaran mencapai Rp8 miliar.

Baca Selengkapnya icon-hand
Pria Purbalingga Ini Hidup Sebatang Kara di Gubuk Reyot Tengah Hutan, Kondisinya Memprihatinkan

Pria Purbalingga Ini Hidup Sebatang Kara di Gubuk Reyot Tengah Hutan, Kondisinya Memprihatinkan

Pada tahun 2021, rumahnya terbakar. Sehingga dibangunlah gubuk reyot yang kundisinya sangat tidak layak itu.

Baca Selengkapnya icon-hand
Rampung Tahun Depan, Bendungan Mbay Diharapkan Genjot Produksi Beras di Kabupaten Nagekeo

Rampung Tahun Depan, Bendungan Mbay Diharapkan Genjot Produksi Beras di Kabupaten Nagekeo

Presiden Jokowi meninjau pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, NTT.

Baca Selengkapnya icon-hand
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Baca Selengkapnya icon-hand