Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendukung langkah pemerintah untuk melakukan skema pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Langkah ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kepala BKPM, Thomas Lembong mengatakan, jika pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBN, maka tidak akan cukup menutupi semua kebutuhan pembiayaan.

"Saya mau menekankan lagi, kebutuhan terhadap skema pendanaan kreatif (seperti KPBU) akan menjadi mendesak," kata dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (14/10).

Thomas menyampaikan, secara tren APBN saat ini sedang mengalami pengetatan. Apalagi target realisasi penerimaan perpajakan nasional juga diperkirakan akan terpeleset seiring dinamika perlambatan ekonomi global. Untuk itu, dibutuhkan pembiayaan alternatif lain seperti KPBU.

"Tren pelambatan ekonomi global akan semakin berat untuk APBN dan pendanaan," imbuh dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak tergantung pada APBN. Ini penting karena ketatnya APBN dan melesetnya realisasi penerimaan negara.

"Kondisi APBN cukup ketat. Per hari ini kelihatannya outlook untuk APBN 2019 itu kita mungkin kepleset dari dari segi target penghasilan pajak hingga Rp200 triliun," kata dia di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).