Bos BKPM: Kebutuhan Pendanaan Kreatif untuk Infrastruktur Sangat Mendesak
Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendukung langkah pemerintah untuk melakukan skema pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Langkah ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kepala BKPM, Thomas Lembong mengatakan, jika pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBN, maka tidak akan cukup menutupi semua kebutuhan pembiayaan.
"Saya mau menekankan lagi, kebutuhan terhadap skema pendanaan kreatif (seperti KPBU) akan menjadi mendesak," kata dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (14/10).
Thomas menyampaikan, secara tren APBN saat ini sedang mengalami pengetatan. Apalagi target realisasi penerimaan perpajakan nasional juga diperkirakan akan terpeleset seiring dinamika perlambatan ekonomi global. Untuk itu, dibutuhkan pembiayaan alternatif lain seperti KPBU.
"Tren pelambatan ekonomi global akan semakin berat untuk APBN dan pendanaan," imbuh dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak tergantung pada APBN. Ini penting karena ketatnya APBN dan melesetnya realisasi penerimaan negara.
"Kondisi APBN cukup ketat. Per hari ini kelihatannya outlook untuk APBN 2019 itu kita mungkin kepleset dari dari segi target penghasilan pajak hingga Rp200 triliun," kata dia di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaBayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta agar para tenaga PPPK untuk bekerja keras.
Baca SelengkapnyaPihak Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaCak Imin optimistis akan ada hasil yang baik. Sebab sampai pemerintahan ini selesai, PKB masih berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Baca SelengkapnyaPelanggaran terbanyak adalah pemasangan APK dengan cara dipaku di pohon
Baca SelengkapnyaPenggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca Selengkapnya