Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos BKPM: Kebutuhan Pendanaan Kreatif untuk Infrastruktur Sangat Mendesak

Bos BKPM: Kebutuhan Pendanaan Kreatif untuk Infrastruktur Sangat Mendesak Thomas Lembong. ©2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendukung langkah pemerintah untuk melakukan skema pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Langkah ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kepala BKPM, Thomas Lembong mengatakan, jika pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBN, maka tidak akan cukup menutupi semua kebutuhan pembiayaan.

"Saya mau menekankan lagi, kebutuhan terhadap skema pendanaan kreatif (seperti KPBU) akan menjadi mendesak," kata dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (14/10).

Orang lain juga bertanya?

Thomas menyampaikan, secara tren APBN saat ini sedang mengalami pengetatan. Apalagi target realisasi penerimaan perpajakan nasional juga diperkirakan akan terpeleset seiring dinamika perlambatan ekonomi global. Untuk itu, dibutuhkan pembiayaan alternatif lain seperti KPBU.

"Tren pelambatan ekonomi global akan semakin berat untuk APBN dan pendanaan," imbuh dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak tergantung pada APBN. Ini penting karena ketatnya APBN dan melesetnya realisasi penerimaan negara.

"Kondisi APBN cukup ketat. Per hari ini kelihatannya outlook untuk APBN 2019 itu kita mungkin kepleset dari dari segi target penghasilan pajak hingga Rp200 triliun," kata dia di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau

Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut ke Tom Lembong: Anda Jangan Geer Kasih Note ke Ayahnya Mas Gibran, Ibu Retno Banyak yang Kasih
Menko Luhut ke Tom Lembong: Anda Jangan Geer Kasih Note ke Ayahnya Mas Gibran, Ibu Retno Banyak yang Kasih

Tom Lembong yang sekaan membocorkan pernah memberi contekan itu bukan menunjukkan pribadi yang hebat.

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp61 Triliun untuk 2025, Dipakai Buat Apa?
Menteri Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp61 Triliun untuk 2025, Dipakai Buat Apa?

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR telah melakukan penajaman atas usulan kebutuhan anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun.

Baca Selengkapnya
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Tegas Bahas Ancaman Kerugian, Tunjuk-Tunjuk Gubernur
VIDEO: Jokowi Tegas Bahas Ancaman Kerugian, Tunjuk-Tunjuk Gubernur "Sanggup? Hati-Hati!"

Jokowi mengatakan, potensi kerugian ekonomi cukup besar akibat kemacetan

Baca Selengkapnya
Debat Cawapres: Prabowo-Gibran Mau Bikin Lembaga Khusus Penerimaan Negara
Debat Cawapres: Prabowo-Gibran Mau Bikin Lembaga Khusus Penerimaan Negara

Lembaga ini nantinya akan berada langsung di bawah komando Presiden.

Baca Selengkapnya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya

Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya
Momen Menteri Bahlil Enggan Sebut Nama Tom Lembong: Nanti Besar Kepala!
Momen Menteri Bahlil Enggan Sebut Nama Tom Lembong: Nanti Besar Kepala!

Bahlil dengan semangat menyebutkan nama Franky, namun saat membahas Kepala BKPM selanjutnya, dia enggan menyebut nama Tom Lembong.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun

Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Per Agustus 2023, Penyerapan Anggaran Pembangunan IKN Baru Rp6,4 Triliun
Per Agustus 2023, Penyerapan Anggaran Pembangunan IKN Baru Rp6,4 Triliun

Penyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Anggarkan Pembangunan IKN Rp16,67 T di 2024, Terbanyak untuk Bangun Jalan
Pemerintah Anggarkan Pembangunan IKN Rp16,67 T di 2024, Terbanyak untuk Bangun Jalan

Anggaran tersebut untuk 18 paket pekerjaan di IKN, terbanyak untuk infrastruktur jalan.

Baca Selengkapnya
Anggaran untuk IKN Tahun 2025 Cuma Rp143,1 Miliar
Anggaran untuk IKN Tahun 2025 Cuma Rp143,1 Miliar

Anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.

Baca Selengkapnya