BI dan Kemenkeu Bakal Lakukan 'Burden Sharing' Pendanaan Defisit APBN

Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan terus memperkuat kerjasama terkait dengan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat defisit APBN melebar akibat pembiayaan berbagai program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, kerjasama ini sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing di surat utang pemerintah. Sehingga, mampu meningkatkan ekonomi Indonesia.

"Kami sampaikan BI dan Menteri Keuangan siap melakukan burden sharing penerbitan SBN. Antara lain dalam bentuk kesepakatan bersama yang sedang kami finalkan," tegas dia usai menggelar konferensi pers rapat terbatas di Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Rabu (3/6).

Dia menjelaskan, setelah proses finalisasi kesepakatan kerjasama, maka kebijakan segera diterapkan untuk mendukung pendanaan APBN dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan recovery ekonomi domestik. BI mematok aturan remunerasi sebesar 80 persen dari suku bunga acuan terhadap rekening pemerintah di bank sentral. Remunerasi juga bagian dari program burden sharing dengan pemerintah di tengah pandemi covid-19.

Bahkan, Bos BI mengklaim siap menjadi lender of last resort dalam pasar SSBN jika meleset dari target atau dengan kondisi tidak mencukupi. Sebab, BI telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana total Rp22,8 triliun.

Defisit APBN 2020 Bakal Tembus Rp1.039 Triliun

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan berbagai pertimbangan atas dasar pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 maka APBN 2020 mengalami perubahan postur. Perubahan ini pun juga berdasarkan pertimbangan dan masukan dari Badan Anggaran dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Pendapatan negara dikoreksi dari tadinya Perpres menyebutkan Rp1.769 akan mengalami penurunan ke Rp1.699 triliun. Di mana penerimaan pajak dari Rp1.462,6 triliun akan menjadi Rp1.404,5 triliun," kata dia usai rapat terbatas di Jakarta, Rabu (3/6).

Sementara itu belanja negara untuk menampung berbagai program pemulihan dan penanganan Covid-19 mengalami peningkatan di dalam Perpres Nomor 54 tersebut. Dari sebelumnya, Rp2.613,8 triliun direvisi menjadi Rp2.738,4 triliun, atau terjadi kenaikan belanja Rp124,5 triliun yang mencakup berbagai belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penangan covid termasuk daerah dan sektoral.

"Dengan demikian Perpres 54 mengenai postur akan direvisi dengan defisit yan meningkat dari Rp852,9 triliun atau 85,07 persen dari GDP meningkat menjadi Rp1.039,2 triliun atau menjadi 6,34 persen dari PDB," jelas dia.