Berkah Harga BBM Naik, Kualitas Udara di DKI Jakarta Membaik

Merdeka.com - Direktur Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Luckmi Purwandari mengungkapkan, dalam pantaun di 6 stasiun pemantau kualitas udara di DKI Jakarta kualitas udara mengalami kecenderungan penurunan yang membaik. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah sejak adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada September lalu.

"Sampai dengan saat ini selama 65 hari kecenderungan kualitas udaranya membaik. Jadi Indeks standar pencemaran udara (ISPU) yang tercatat di KLHK itu nilainya menurun," ujar Luckmi dalam diskusi publik, Jakarta, Selasa (8/11).

Meski demikian, Luckmi pun belum bisa membeberkan berapa persen angka penurunan dari kualitas udara DKI Jakarta. Tetapi terlihat bahwa tren tersebut mulai membaik.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebut, ada faktor lain yang membuat kualitas udara DKI Jakarta membaik, yakni masyarakat yang mulai bermigrasi menggunakan bahan bakar dengan kualitas tinggi yakni RON 92.

"Karena memang mungkin tren penggunaan migrasi penggunaan bahan bakar masyarakat yang dari mungkin dari pertalite berpindah ke pertamax, sehingga tentu akan menurunkan kadar emisi yang dikeluarkan dari bahan bakar itu," terang Tulus.

Hal tersebut perlu terus didorong supaya pencemaran udara terus mengalami penurunan yang signifikan, khususnya di Jakarta. Dia menilai, walaupun adanya angkutan umum di DKI Jakarta masih belum bisa mewadahi kepentingan seluruh masyarakat DKI Jakarta.

"Saya kira ini merupakan salah satu upaya untuk menekan emisi dengan menggunakan angkutan umum tetapi kan angkutan umum blm bisa mewadahi kepentingan seluruh masyarakat sehingga penggunaan kendaraan pribadi masih sangat dominan dan itulah bahan bakarnya harus di migrasikan ke yang lebih baik," kata dia.

Pengendalian dalam BBM bersubsidi juga harus tepat sasaran, pasalnya pemerintah harus menekankan aspek keadilan ekonomi dan keadilan ekologis.

"Kalau kita bicara dari sisi normatif bahwa yang disebut dengan masyarakat yang tidak mudah itu disebutkan dengan tegas bahwa subsidi energi itu adalah untuk masyarakat, untuk masyarakat yang tidak mampu. Artinya apa subsidi energi itu adalah hak masyarakat tetapi masyarakat yang tidak mampu. Apakah kemudian pengguna roda empat itu sebagai kategori yang tidak mampu tentu saja tidak, dan itu yang saya kira menjadi tidak adil ketika berbicara soal pengendalian BBM bersubsidi dengan tepat sasaran," tandasnya.