Berdamai, Dahlan-DPR kompak bikin panja outsourcing BUMN
Merdeka.com - Untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja alih daya atau outsourcing, Komisi IX DPR dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan melupakan perselisihan yang sempat memanas. Dahlan dan DPR sepakat bersama-sama merumuskan kebijakan untuk penyelesaian masalah ini.
Dahlan dan Komisi IX DPR sepakat membentuk panja karyawan outsourcing BUMN. "Saya akan melakukan berbagai langkah dan ada ide dibentuk panja dan saya sangat mendukung, panja lebih baik dari tim. Panja kami mendukung sekali," jelas Dahlan saat rapat bersama Komisi IX di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/4).
Dahlan berharap, dengan dibentuknya panja oleh Komisi IX akan mendapat satu landasan hukum untuk mengambil sikap terhadap karyawan outsourcing. Dengan adanya panja tersebut, keputusan mengenai karyawan outsourcing BUMN bisa diambil secara komprehensif.
"BUMN memerlukan satu landasan untuk melakukan hal yang radikal. Dengan panja nantinya bisa diambil keputusan akan lebih komprehensif untuk dikeluarkan," tambah Dahlan.
Dahlan sedikit menjelaskan, saat ini ada beberapa BUMN yang masih sangat berat untuk membayar pensiunan. Uang perusahaan habis untuk membayar pensiun dan akhirnya tidak bisa membayar pegawai yang aktif.
"Ada beberapa BUMN saat lagi membayar pensiun besar untuk pegawai yang sedang bekerja. Ini (pembuatan panja) akan kita dengar. Kita mendukung dan kerjasama dengan sebaik baiknya," tutup Dahlan.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaDalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024 terdapat 100 lebih perusahaan BUMN yang ikut berpartisipasi.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dia memilih usaha bisnis penggergajian kayu di Majenang, Jawa Tengah bersama dengan salah satu rekannya.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaBahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaIzin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca Selengkapnya