Beragam Alasan Penyaluran Dana Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi di BPD Lamban

Kamis, 10 Desember 2020 18:08 Reporter : Rifa Yusya Adilah
Beragam Alasan Penyaluran Dana Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi di BPD Lamban Aktifitas Perbankan Bank DKI, Jakarta, Rabu 23 Maret 2011. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menempatkan dana pemerintah kepada 11 Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai Rp14 triliun dengan target penyaluran Rp29,11 triliun. Jumlah yang sudah terealisasi sebesar 85,59 persen atau Rp24,92 triliun pada Desember ini.

Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia, membeberkan alasan realisasi penyaluran dana Penempatan Uang Negara (PUN) belum 100 persen. Dia mengakui bahwa ada sejumlah kendala dalam penyaluran dana PUN di 11 BPD itu. Di mana, dari 11 BPD, Ban DKI memiliki kendala terbanyak.

Kendala yang dialami BPD DKI, yang pertama yaitu karena permintaan terhadap kredit menurun. "Terkait menurunnya permintaan kredit ini juga dialami BPD Kalbar dan Sumut. Kita tahu ini karena memang kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih," ujar Indah saat Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Pandemi Covid-19 secara virtual, Kamis (10/12).

Selain itu, kendala lainnya dikarenakan penyaluran kredit yang menggunakan dana PUN lebih banyak disalurkan dalam bentuk kredit talangan kepada BUMD dan anak/ cucu BUMN.

Masalah lain yang dihadapi BPD DKI yaitu jangka waktu penempatan uang negara yang hanya enam bulan. Padahal, jangka waktu pemberian kredit di kisaran 3 tahun. "Bank Sulselbar juga sama seperti Bank DKI soal gap jangka waktu PUN yang hanya 6 bulan," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

beragam alasan penyaluran dana pemerintah untuk pemulihan ekonomi di bpd lamban

Kendala penyaluran dana PUN yang dihadapi Bank Sumut lainnya yaitu terdapat beberapa pipeline penyaluran kredit sindikasi yang masih tertunda realisasinya. Selain itu, lanjut Indah, Bank Sumut juga lebih selektif dalam menyalurkan kredit.

Sementara, kendala yang dihadapi BPD Bali karena leverage dana PUN Bali tercatat 1,8 kali dari nilai penempatan. "Saat ini Bali mengharapkan tambahan plafon, selain itu Bank BPD Bali juga akan mengajukan ke pemerintah terkait perpanjangan jangka waktu penempatan dana PUN ini," kata politisi dari fraksi PDIP itu.

Dari 11 BPD, ada 6 BPD yang tidak memiliki kendala dalam penyaluran dana PUN. Keenam BPD tersebut yaitu Bank BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Jambi, Bank Sulutgo, dan Bank BPD DIY.

[bim]

Baca juga:
Menkop Teten Optimis UMKM Bisa Selamatkan Ekonomi RI dari Krisis Akibat Covid-19
DPR Beberkan 10 Daerah dengan Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Terbesar
Sri Mulyani Akui Sistem Program PEN Belum Sempurna Sehingga Membuka Ruang Korupsi
Realisasi Penyaluran Kredit Dana PEN 11 BPD Capai Rp24,92 Triliun
Hingga 20 November, DPR Catat Penempatan Dana PEN Capai Rp64,5 Triliun
Sri Mulyani Catat Insentif Tenaga Kesehatan Telah Cair Rp7,69 Triliun
Dapat Pinjaman PEN, APBD DKI 2021 Naik Jadi Rp84,1 Triliun

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini