Merdeka.com - Pemerhati Kebijakan Publik dan Konsumen, Agus Pambagio mengatakan, pembangunan Light Rail Transit (LRT) sampai hari ini belum rampung dan berpotensi mangkrak. Masalah perbedaan harga dan sumber pendanaan masih menjadi polemik yang berkepanjangan.

"LRT di Palembang belum kontrak karena ada perbedaan harga antara konsultan penilai dan pengembang sekitar Rp 10 triliun. Mau pakai harga Waskita Karya bisa kena KPK karena lebih tinggi. Kalau pakai harga konsultan penilai, Waskita Karya akan rugi," ujar Agus di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin (27/2).

Agus menjelaskan khusus untuk LRT Palembang, total jumlah dana yang akan digunakan dari APBN untuk pembangunan LRT belum diputuskan. "Berapa jumlahnya belum final diputuskan. Hanya saja, Rp 2 triliun sudah tersedia untuk digunakan tahun ini," jelasnya.

Berbeda dengan LRT Palembang, LRT Jabodebek justru mengalami permasalahan yang lebih rumit. Di mana, belum ada kepastian akan menggunakan dana APBN atau akan diambil alih oleh pihak swasta.

"Sudah kontrak dummy tetapi harga sedang direview konsultan penilai. Jadi menurut saya artinya belum kontrak. Sumber dana belum jelas dan masih dibahas di Kemenko Maritim," ungkap Agus.

Agus menyarankan apabila pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang tepat untuk pembangunan LRT Palembang dan Jabodebek lebih baik tidak dilanjutkan. Namun, apabila dilanjutkan, pemerintah harus siap menerima segala konsekuensi yang akan timbul.

"Menurut saya, kalau tidak ditemukan Financing scheme yang pas, ya tutup buku saja. Kalaupun jalan, LRT Jabodebek akan terkena kanibalisme KRL Jabodetabek. Yang di Palembang bisa diteruskan, meskipun dengan darah, keringat dan air mata," pungkasnya.