Beli saham pinjam duit bank, pemerintah cicil pakai dividen Freeport
Merdeka.com - Pemerintah menugaskan konsorsium Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) membeli 10,64 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia. Konsorsium tersebut dipimpin PT Aneka Tambang (Antam).
Sayang, konsorsium tersebut tak punya cukup dana untuk membeli saham divestasi yang dipatok Freeport seharga USD 1,7 miliar. Antam, selaku pemimpin konsorsium, hanya mampu menyediakan dana sebesar USD 510 juta.
Untuk menutupi kekurangan itu, pemerintah berencana meminjam dari perbankan. Pelunasannya bakal menggunakan dividen yang disetor Freeport setiap tahun.
"Bila Freeport tidak bayar dividen, maka tidak ada pembayaran cicilan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono di DPR-RI, Jakarta, Rabu (20/1).
Di sisi lain, perbankan ogah menyalurkan pembiayaan. Jika pemerintah tak mendapat kepastian bakal rutin menerima dividen.
Jika nekat menyalurkan, perbankan berisiko terpapar kredit macet.
Terlepas itu, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian untuk mengkaji harga saham yang ditawarkan Freeport. Hasil kajian ditargetkan tuntas Maret 2015.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain sepakat untuk pembagian dividen, terdapat sejumlah agenda yang dilaksanakan pada rapat tersebut.
Baca SelengkapnyaTernyata uang yang salah transfer dari orang lain harus dikembalikan ke pemiliknya karena jika tidak bisa dipidana dan denda Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaSalah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Makanan yang Ia beli juga dibaikan ke orang-orang sekitar secara gratis.
Baca SelengkapnyaLebih baik negara meminjam uang untuk membeli alat-alat pertanian.
Baca SelengkapnyaPemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca SelengkapnyaSetiap orang memiliki besaran rezekinya masing-masing.
Baca SelengkapnyaSesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Januari hingga Februari terjadi defisit ketersediaan beras dari petani sebesar 2,7 juta beras.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca Selengkapnya