Merdeka.com - Pemerintah menargetkan konservasi kelautan mencapai 32,5 juta hektare pada 2030 mendatang. Tercatat, hingga 2018, 6,24 persen atau 20,87 juta hektar dari 325 juta hektar permukaan laut Indonesia sudah dicanangkan menjadi area konservasi kelautan.

"Perikanan adalah salah satu sektor yang paling penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia karena menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat sekitar pantai sekaligus sebagai sumber utama protein. Sektor perikanan di Indonesia berkontribusi sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kita," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam Forum Ocean Health: Actions from Source to Sea di Nadi, Fiji, Jumat (3/5).

Bambang mengatakan, tantangan pertama untuk melaksanakan target tersebut datang dari sisi manajerial. Pendekatan manajemen terintegrasi, dari hulu-hilir dan sebaliknya, harus menjadi pilihan. Salah satu contoh keberhasilan manajerial Pemerintah Indonesia dengan melibatkan para pemangku kepentingan adalah program Citarum Harum.

Tantangan kedua adalah pemancingan ilegal mengingat 49 persen pemancingan dapat dinilai berlebihan. Rasio jumlah ikan yang ditangkap di Samudera Pasifik dan bagian timur Samudera Atlantik mencapai 30 persen.

Tantangan ketiga yang kini disoroti oleh dunia adalah sampah plastik laut, di mana Indonesia bertanggung jawab atas 1,29 ton sampah plastik laut per tahun. Indonesia juga telah menaruh perhatian khusus bagi perikanan skala kecil, mengingat lebih dari 80 persen dari total 2,4 juta nelayan di Indonesia masuk kategori skala kecil yang beroperasi dekat lepas pantai.

"Mengatasi isu perikanan skala kecil membutuhkan konsistensi perencanaan kebijakan, implementasi persisten, dan cara yang kreatif untuk mengeksekusi rencana yang telah disusun. Salah satu tantangan terbesarnya adalah dari sisi pendanaan," ujarnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan menekankan pada kolaborasi pembiayaan dengan anggaran pemerintah dan swasta. Pendanaan alternatif seperti Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi skema pendanaan inovatif yang mampu membuat pembangunan Indonesia lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, blended finance juga dapat berkontribusi memajukan Indonesia. Dengan demikian, masyarakat luas, filantropi, investasi sektor swasta dan multilateral, dapat bergabung dalam skema ini untuk mengembangkan pendanaan perikanan lepas pantai dan konservasi lautan yang berkelanjutan.