Merdeka.com - Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,1 persen pada 2022 dan naik menjadi 5,3 persen pada 2023 mendatang. Ini didasarkan pada beberapa faktor pendukung, seperti kepercayaan konsumen yang meningkat, nilai tukar perdagangan (terms of trade) yang lebih baik, dan lonjakan permintaan yang tertahan (pent-up demand).

Menurut Bank Dunia, pemulihan ekonomi Indonesia masih berlanjut meski di tengah situasi global yang semakin menantang, baik karena tekanan inflasi dunia, pengetatan kebijakan moneter eksternal, dan pemburukan kondisi perekonomian global.

"Setelah mampu tumbuh 3,7 persen di tahun 2021, momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut hingga triwulan I-2022. Pertumbuhan ekonomi tercatat cukup tinggi di tingkat 5,0 persen, meski sempat mengalami gelombang Omicron," tulis Bank Dunia dalam laporan terbarunya Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery, dikutip Kamis (23/6).

Meskipun demikian, Bank Dunia menyampaikan bahwa antisipasi diperlukan jika kondisi global memburuk. Situasi ini seperti tercermin dalam laporan GEP Juni 2022 di mana pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 5,7 persen di tahun 2021 menjadi hanya 2,9 persen di tahun 2022 akibat eskalasi berbagai risiko, seperti inflasi yang tinggi yang memicu pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara saat ini.

Selain itu, kekhawatiran meningkat atas kerawanan ketahanan pangan dan kemiskinan akibat terbatasnya pasokan dan tingginya harga pangan dunia. Bank Dunia memperkirakan, inflasi Indonesia di tahun 2022 diprediksi oleh Bank Dunia akan mencapai 3,6 persen. Proyeksi ini masih dalam rentang target inflasi Bank Indonesia dan asumsi makro dalam APBN sebesar 2-4 persen berkat bauran kebijakan yang baik.

Bank Dunia mendukung berbagai reformasi struktural yang dijalankan Pemerintah, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Untuk itu, Bank Dunia mengidentifikasi beberapa area reformasi struktural yang dapat dipertimbangkan atau dipercepat, antara lain menciptakan ruang fiskal yang lebih besar melalui perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas belanja, dan pengeloaan subsidi yang lebih baik, perbaikan lingkungan usaha untuk mendukung UMKM, mengurangi kebijakan pembatasan perdagangan, transisi hijau, serta pendalaman dan inklusi sektor keuangan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyambut positif proyeksi Bank Dunia tersebut. Febrio menyebut, proyeksi ini masih sejalan dengan rentang outlook pertumbuhan ekonomi Pemerintah.

"Ini mengindikasikan bahwa resiliensi Indonesia masih terjaga di tengah peningkatan risiko global," ujar Febrio.