Banggar restui RAPBN 2017 untuk mendapat pengesahan di paripurna
Merdeka.com - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 untuk dibahas pada sidang paripurna atau tingkat kedua. Pada tahun depan, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,1 persen.
"Dengan mengucap Allamdullah semua setuju," kata Wakil Ketua Banggar Said Abdullah sembari mengetuk palu, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/10).
Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah asumsi yang disepakati ialah inflasi sebesar 4 persen, nilai tukar Rp 13.300 per USD, suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, harga minyak mentah USD 45 per barel, lifting minyak 815.000 bph, dan gas bumi 1.150 setara bph.
Sementara, defisit anggaran disepakati Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara disepakati Rp 1.750,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan dipatok sebesar Rp 1.498,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disepakati Rp 250 triliun.
Kemudian belanja pemerintah pusat disepakati sebesar Rp 1.315,5 triliun, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 763,6 triliun, dan belanja non K/L disepakati Rp 552 triliun. Untuk transfer daerah dan dana desa, pemerintah disepakati Rp 764,9 triliun, dengan belanja transfer daerah mencapai Rp 704,9 triliun, dan dana desa sebesar Rp 60 triliun.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaUntuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6 persen hingga 7 persen.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Walau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.
Baca SelengkapnyaPada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca Selengkapnya