Awak Kabin Garuda Buka Peluang Polisikan Dirut & Direksi Selundupkan Harley

Merdeka.com - Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) membuka peluang untuk melaporkan direksi Garuda Indonesia yang terlibat penyelundupan Harley Davidson beberapa waktu lalu ke pihak kepolisian. Ini dilakukan karena adanya indikasi unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Mungkin kami bisa pikirkan ke depannya," ucap Ketua Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) Zaenal Muttaqien saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Selasa (10/12).

Untuk saat ini, Ikagi masih merapatkan barisan dan mendiskusikan rencana tersebut dengan anggota dan pengacara Ikagi. "Nanti saya akan diskusikan dengan anggota serta lawyer kami."

Untuk saat ini, Ikagi masih fokus pada upaya hukum terkait union busting yang dilakukan manajamen Garuda Indonesia sebelumnya kepada awak kabin Garuda Indonesia.

Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut perbuatan direksi Garuda Indonesia dalam skandal Harley Davidson sudah sistemik.

"Kan ada yang bawa sepeda juga, terus ada proses sistematik di mana, pasti ini kejadian bukan individu saling mendukung. Mohon maaf, kalau dari aturan-aturan hukum itu, kalau berkolaborasi untuk berbuat kejahatan ya terkena (pidana) juga," kata Erick Thohir dikutip Antara di Jakarta, Senin (9/12).

Berhentikan 4 Direksi

Erick Thohir sendiri telah memberhentikan empat anggota dewan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terlibat dalam skandal penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dalam penerbangan seri flight GA 9721 tipe Airbus A330-900 Neo yang datang dari pabrik Airbus di Prancis pada 17 November 2019 di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Empat direksi tersebut adalah Direktur Utama Ari Askhara, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.

Artinya, hanya tersisa tiga direktur yaitu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fuad Rizal, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, dan Direktur Niaga Pikri Ilham Kurniansyah.

"Kalau domain saya sebagai Menteri BUMN tentu mempunyai proses mengenai korporasi, dan antara perusahaan Tbk (terbuka) dan tertutup sendiri beda prosesnya. Kita sekarang harus merekrut orang yang bagus, untuk membantu mengawasi dan mengelola 142 BUMN," tambah Erick Thohir.

Menurut Erick, dia tidak hanya sekadar mencopot direksi tapi tetapi juga mencari figur-figur yang bagus untuk komisaris dan direksi.

"Sedangkan domain pidana kan bukan di saya, itu kan ada proses nanti dari laporan Bea Cukai ke kepolisian, nanti prosesnya seperti itu, jadi saya tidak bisa komentar yang apakah (direksi yang dicopot) ini akan jadi tersangka," ungkap Erik.