Asosiasi Keluhkan Banyaknya Regulasi Hambat Pembangunan PLTS
Merdeka.com - Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Andika Prastawa mengatakan, terdapat tiga masalah dalam pengembangan energi surya khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap. Seperti formula harga listrik PLTS sebesar 85 persen dari Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik, membuat pengembang berhitung ulang untuk membangun PLTS.
"Yang Peraturan Menteri Nomor 50 2017 itu tentang harga yang 85 persen BPP dan tentang skema BOOT. Itu anggota kami agak kerepotan," kata Andika, di Jakarta, Selasa (30/7).
Permasalahan berikutnya adalah pengembang harus memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 60 persen, untuk mengikuti proyek PLTS yang di tenderkan pemerintah. Kondisi ini membuat pengembangan EBT terhambat, sebab barang jasa di dalam negeri belum bisa memenuhi seluruh komponen hingga 60 persen.
"Soal yang TKDN itu minimal 60 persen, produk dalam negeri belum sampai. Ini merepotkan kita seperti tadi saya sebutkan residensial costumer kok termajinalkan," tuturnya.
Menurut Andika, perizinan untuk membangun PLTS memang sudah cepat, namun seharusnya pembangunan PLTS dilakukan lebih dahulu baru kemudian pihak pengembang melaporkan. Keluhan ini sudah disampaikan ke pemerintah untuk dibahas antar tingkat Kementerian.
"Kedua tentang pelanggan industri pabrik-pabrik, kalau mau pasang kena paralel charge. Ini semua kami sampaikan," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fokus pemerintah dalam percepatan transisi energi Indonesia masih mengarah pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Baca SelengkapnyaPLN mengonfirmasi bahwa kondisi pasokan listrik hari ini di Tarakan memang defisit lantaran beban puncak berada di atas daya pasok.
Baca SelengkapnyaJelang Perayaan Hari Raya PLN mencatat terdapat sebanyak 9 kasus gangguan listrik akibat penjor yang menyentuh kabel listrik di tahun 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tagihan itu muncul usai meteran listrik dirumahnya harus diganti dengan yang baru.
Baca SelengkapnyaProyek tersebut antara lain PLTS Banyuwangi, PLTS Pasuruan, PLTS Terapung Gajah Mungkur, PLTS Terapung Kedung Ombo.
Baca SelengkapnyaJenderal Moeldoko berharap pameran PEVS ini mampu meningkatkan pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga kini mempersiapkan diri untuk memenuhi lonjakan konsumsi energi saat Tahun Baru 2024.
Baca Selengkapnyadalam proyek Hijaunesia 2023, PLN IP memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).
Baca SelengkapnyaMenjelang Hari Natal 2023, PT Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan layanan energi di wilayah Sulawesi, baik BBM, LPG dan Avtur.
Baca Selengkapnya