Anggaran Kemiskinan Banyak Habis untuk Rapat, Wapres Ma'ruf Amin Buka Suara

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan program penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi fokus program jangka pendek yang dijalankan pada setahun terakhir Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Namun demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas sempat kesal anggaran penanganan kemiskinan hampir senilai Rp500 triliun tidak membuahkan hasil. Di mana anggaran kemiskinan jumbo tersebut hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,6 persen.

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L) banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang," kata Menteri Anas.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin optimis pemerintah akan mampu mencapai target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada 2024.

Ketika ditanya tentang pernyataan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas, Wapres menekankan bahwa dana penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran.

"Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menteri PAN dan RB itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya (untuk) biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar," ujar Wapres.

"Memang kita selalu (jaga) jangan sampai terlalu (besar untuk rapat dan perjalanan dinas), tapi justru tepat sasaran pada kemudian koordinasi programnya yang benar kemudian konvergensi anggarannya," imbuhnya.

Wapres menjelaskan bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

"(Anggaran penanggulangan kemiskinan) itu kan ada dua sebenarnya, yang satu (untuk) perlindungan sosial supaya mereka bisa kita tahan supaya jangan sampai lebih turun, lebih jauh, [dan supaya] mereka bisa survive," sebut Wapres.

"Kedua, (anggaran untuk) pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. Dua [anggaran] itu memang besar dan tersebar di berbagai kementerian lembaga," tambahnya.

Menurut Wapres, anggaran tersebut wajar apabila jumlahnya besar. Namun yang terpenting adalah ketepatan sasaran, koordinasi program, dan konvergensi anggaran pada tiap kementerian/lembaga.

"Anggaran ini jangan sampai masing-masing [kementerian/lembaga] menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif," pintanya.

Terlebih, tutur Wapres, pemerintah memiliki target yang berat terutama menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024, sehingga penggunaan anggarannya harus lebih efisien.

"Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar. Tapi pada kinerja yang lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul," pesannya.