Alasan BUMN Pilih DPR Bentuk Panja Ketimbang Pansus untuk Jiwasraya
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah membentuk tiga panitia kerja (Panja) dalam menangani kasus gagal bayar dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Tiga Panja tersebut yaitu Panja Komisi III, Panja Komisi VI dan Komisi XI DPR.
Namun, beberapa fraksi di DPR menginginkan masalah ini lebih serius ditangani dengan membangun panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki sengkarut yang terjadi di tubuh Jiwasraya. Dua fraksi yang saat ini menginginkan pembentukan pansus yakni Fraksi Partai Demokrat dan PKS. Dua fraksi ini ingin mendalami aliran dana Jiwasraya dari hulu sampai hilirnya.
Kementerian BUMN melalui staf menterinya, Arya Sinulingga mengatakan terbuka dengan sikap DPR yang telah membuat Panja.
"Mereka ingin buat panja, kami terima panja," kata Arya di Upnormal Coffe, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).
Arya menyebut pembentukan panja akan membuat kinerja BUMN menyelesaikan kasus ini lebih cepat. Sehingga kerjanya merasa diawasi.
Namun bila dibuat pansus Arya menilai itu dianggap berlebihan. Sebab, sejak kasus ini muncul, BUMN di bawah Erick Thohir langsung mengeksekusi. Pengungkapan tersangkanya pun bukan orang sembarangan.
"Ini lebih besar yang dikerjakan KPK," ujarnya.
Arya menilai, pansus baru bisa dibentuk jika BUMN telat atau lamban dalam merespons kasus. Sebaliknya, yang dilakukan BUMN saat ini sudah cepat tanggap. "Respon kami cepat kok," ujarnya.
Godok Sejumlah Aturan
BUMN juga saat ini tengah menggodok sejumlah peraturan pemerintah (PP) untuk mendukung proses penyelesaian Jiwasraya. Pencarian dana untuk membayar nasabah pun sudah dilakukan.
Dia khawatir bila pansus dibentuk justru menghambat proses penyelamatan Jiwasraya. Lantaran fokusnya akan terbagi lagi dengan pemanggilan yang dilakukan pansus DPR.
"Kami mau fokus cari duit buat balikin duit nasabah. Kalau pansus kan lebih detil, nanti dipanggil tiap hari. Terus kapan kami kerjanya," ungkap Arya.
Untuk itu Arya menilai hadirnya panja sudah cukup sebagai dorongan legislatif untuk penyelesaian Jiwasraya. Dia akan terbuka dengan semua langkah-langkah penyelesaian kepada panja. Mulai dari jadwal penyelesaiannya, waktu pengembalian dana nasabah dan sebagainya.
BUMN Cairkan Dana Nasabah Jiwasraya Rp2 Triliun Awal Maret
Sengkarut gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mulai menemukan titik terang. Setelah penangkapan lima direksi oleh Kejaksaan Agung, kini Kementerian BUMN mulai melakukan pembenahan.
Staf Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir sudah menyiapkan strategi penyelesaian. Secara bertahap mulai bulan awal bulan Maret pembayaran polis akan dilakukan secara bertahap.
"Diperkirakan sampai Rp2 triliun bisa dapat untuk tahap awal (pencairan)," kata Arya Sinulingga di Upnormal Coffe, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).
Di tahap awal ini, pencairan dana akan diprioritaskan kepada nasabah kecil. Adapun sumber dana yang dicairkan berasal dari investor yang masuk ke pembentukan anak perusahaan Jiwasraya yakni Jiwasraya Putra.
Arya menyebut, sudah ada investor yang bakal memberikan dana senilai Rp3 triliun. Dana ini diharapkan bisa cair pada kuartal pertama.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jubirnya Kena Kasus Pajak, Ini Respons Anies
Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menghormati proses hukum terhadap jubirnya, Indra Charismiadji yang terjerat kasus dugaan penggelapan pajak.
Baca SelengkapnyaKinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Didukung Surya Paloh jika Ingin Maju Pilkada DKI, Ini Jawaban Anies
Anies Baswedan masih menunggu hasil atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditanya peluang maju Pilkada DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaOJK Mau Pangkas 500 BPR, Ketua LPS: Kita kan Kaya, Punya Cukup Dana Bayar Klaim Simpnan
Purbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.
Baca SelengkapnyaSiap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik
2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaAsap Pembakaran Jerami Pinggir Jalan Tol Bisa Picu Kecelakaan, Bagaimana Solusinya?
Asap pembakaran jerami sangat berbahaya untuk pengguna jalan tol. Pemandangan pengemudi sangat terbatas terhalang asap.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaBawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca Selengkapnya