Airlangga Harap Rasio Perpajakan Membaik dalam 2 Tahun
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia bisa terus membaik dalam satu hingga dua tahun ke depan. Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui penerapan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).
"Kami berharap tahun ini diberlakukan UU HPP sehingga banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan dengan UU tersebut," ucap Airlangga dalam acara Pelaporan SPT Tahunan Oleh Pejabat Negara di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (8/3).
Dia mendorong agar kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk memanfaatkan program yang diberikan oleh UU HPP, sehingga kepatuhan pajak bisa memberikan tambahan untuk penerimaan negara. Adapun kepatuhan pajak juga bisa dilihat dari pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak.
Menurutnya, dengan melaporkan SPT tahunan, masyarakat bisa menunjukkan kecintaan kepada negara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.
"Kontribusi untuk membayar dan melaporkan pajak itu sangat berarti, terutama di saat pandemi pemerintah sudah mengeluarkan banyak program terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi selama dua tahun ini," imbuhnya.
Pada tahun ini, berbagai program tersebut belum berakhir sehingga penerimaan pajak menjadi sangat penting. Pelaporan SPT Tahunan saat ini bisa dilakukan secara daring dengan e-filing yang memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak dan tanpa perlu datang ke kantor pajak.
Pengisian SPT melalui e-filing pun bisa dilakukan kapanpun sehingga memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak, sehingga bisa memberi kenyamanan bagi wajib pajak untuk melaporkan di tempat masing-masing.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaAturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengklaim Indonesia mengalami cuaca ekstream yang mengakibatkan kehidupan masyarakat terganggu
Baca SelengkapnyaProgram bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaAkhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca Selengkapnya