Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Airlangga Harap Rasio Perpajakan Membaik dalam 2 Tahun

Airlangga Harap Rasio Perpajakan Membaik dalam 2 Tahun Menko Airlangga Hartarto. ©2019 Foto: Lutfi/Humas Ekon

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia bisa terus membaik dalam satu hingga dua tahun ke depan. Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui penerapan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

"Kami berharap tahun ini diberlakukan UU HPP sehingga banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan dengan UU tersebut," ucap Airlangga dalam acara Pelaporan SPT Tahunan Oleh Pejabat Negara di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (8/3).

Dia mendorong agar kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk memanfaatkan program yang diberikan oleh UU HPP, sehingga kepatuhan pajak bisa memberikan tambahan untuk penerimaan negara. Adapun kepatuhan pajak juga bisa dilihat dari pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak.

Menurutnya, dengan melaporkan SPT tahunan, masyarakat bisa menunjukkan kecintaan kepada negara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.

"Kontribusi untuk membayar dan melaporkan pajak itu sangat berarti, terutama di saat pandemi pemerintah sudah mengeluarkan banyak program terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi selama dua tahun ini," imbuhnya.

Pada tahun ini, berbagai program tersebut belum berakhir sehingga penerimaan pajak menjadi sangat penting. Pelaporan SPT Tahunan saat ini bisa dilakukan secara daring dengan e-filing yang memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak dan tanpa perlu datang ke kantor pajak.

Pengisian SPT melalui e-filing pun bisa dilakukan kapanpun sehingga memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak, sehingga bisa memberi kenyamanan bagi wajib pajak untuk melaporkan di tempat masing-masing.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Reaksi Airlangga Diminta Hakim MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres: Kami Tunggu Panggilannya
Reaksi Airlangga Diminta Hakim MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres: Kami Tunggu Panggilannya

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya
Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya

Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun
Ternyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun

kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Airlangga: Perlinsos Adalah Upaya Pemerintah Untuk Mendukung Masyarakat Hadapi Tekanan Kehidupan
Airlangga: Perlinsos Adalah Upaya Pemerintah Untuk Mendukung Masyarakat Hadapi Tekanan Kehidupan

Airlangga mengklaim Indonesia mengalami cuaca ekstream yang mengakibatkan kehidupan masyarakat terganggu

Baca Selengkapnya
Airlangga Bantah Kenaikan Harga Beras Akibat Bansos Pangan, Ini Alasannya
Airlangga Bantah Kenaikan Harga Beras Akibat Bansos Pangan, Ini Alasannya

Program bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
Utang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun

Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.

Baca Selengkapnya
Tak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil
Tak Libatkan Mensos Risma Saat Bagikan Bansos, Ini Penjelasan Bahlil

Akhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.

Baca Selengkapnya