Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Agustus 2018, pemerintah luncurkan portal kebijakan satu peta

Agustus 2018, pemerintah luncurkan portal kebijakan satu peta Menko Darmin Nasution. ©2018 istimewa

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah akan meluncurkan portal kebijakan satu peta (one map policy) pada Agustus mendatang. Portal tersebut nantinya akan berisi data kompilasi dan integrasi yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia.

"Jadi 85 informasi geospasial tematik (IGT) dari 19 K/L di 34 provinsi, pada Agustus 2018 kita merencanakan portal kebijakan satu peta yang berisikan data kompilasi dan integrasi untuk seluruh wilayah Indonesia, dapat diresmikan oleh presiden," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/3).

Menko Darmin menjelaskan, dengan adanya portal ini maka nantinya kementerian lembaga tidak perlu menggunakan peta lain. "Nanti semua kementerian dan lembaga dan semua menggunakan dari peta basisnya harus itu, jangan pakai peta yang lain. Sehingga tidak menimbulkan konflik dan perbedaan yang tak perlu," jelasnya.

Untuk itu, Menko Darmin mengatakan, pemerintah daerah harus mempercepat penyelesaian kegiatan integrasi yang saat ini belum sempurna paling lambat pertengahan Juni mendatang.

"Daerah agar segera menyelesaikan dengan melengkapi IGT di setiap provinsi. Setiap provinsi harus utuh seluruh Indonesia, kita berharap Juni selesai, mengingat akan diluncurkan portal kebijakan satu peta ini di bulan Agustus," jelasnya.

Peluncuran kebijakan satu peta dengan skala 1:50.000 diharapkan mampu mengurangi konflik pemanfaatan lahan, membantu dalam pelaksanaan proyek pemerintah serta pengembangan kawasan strategis seperti kawasan ekonomi khusus.

"Dapat membantu mengembangkan kawasan industri, kawasan pariwisata terpadu yang kita punya. Dan dapat kita implementasikan lebih cepat dan akurat sehingga tercipta pusat-pusat ekonomi baru, pusat-pusat jaringan logistik yang lebih efisien," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan

PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Sejahterakan UMKK, LKPP Siapkan Katalog Elektronik untuk Para Pelaku Usaha
Sejahterakan UMKK, LKPP Siapkan Katalog Elektronik untuk Para Pelaku Usaha

Kepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya
Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya

Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor
Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Dapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024
Dapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024

Bulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya