Advokat Indonesia rapatkan barisan dukung pemerintah hadapi Freeport
Merdeka.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan dukungan terhadap pemerintah terkait kisruh dengan Freeport. Jika Freeport benar-benar menggugat Pemerintah Indonesia ke jalur arbitrase internasional pihaknya optimistis Indonesia akan siap melawannya.
"Soal arbitrase saya kira no problem for us. Pemerintah harus siap melawannya. Dan kita harus punya keyakinan dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa peraturan yang dibuat pemerintah harus diikuti oleh Freeport dari waktu ke waktu. Saya kira ini klausul yang sangat menguntungkan Indonesia," kata Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan usai melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM, Jakarta, Senin (27/2).
Terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), menurutnya, Freeport harus mematuhi. Sebab, peraturan ini dibuat dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak.
"Jadi jangan dianggap pemerintah membuat peraturan baru dan dianggap ini tidak nyaman dong Freeport. Kan seakan begitu kesannya. Tidak seperti itu. Kita juga mau memberikan kenyamanan kepada investor, tapi kalau investor tidak memberikan kebaikan buat bangsa gimana," jelasnya.
Otto juga mengatakan pemerintah tidak perlu takut menghadapi Freeport, karena seluruh komponen bangsa akan terus mendukung. "Jadi saya pikir tidak ada kekhawatiran kita untuk itu. Seluruh komponen bangsa harus bersatu padu dan berjuang, karena ini menjadi masterpiece nya. Kalau disini kita jadi masalah terus, otomatis yang lain juga bisa masalah. Jadi kemerdekaan, kedaulatan bangsa itu harus kita pertahankan tanpa harus merugikan kepentingan investor yang lain."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaIntip potret kamar karyawan PT Freeport di dalamnya ada ranjang susun beserta kasurnya untuk 4 karyawan.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Begini penampakan salju abadi di Tambang Grasberg Freeport yang memanjakan mata.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaHubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.
Baca SelengkapnyaMendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca Selengkapnya