Ada Virus Corona, HIPMI Dorong Reformasi Tata Niaga dan Produksi Indonesia

Merdeka.com - Dampak penyebaran virus corona tak hanya mengganggu sektor pariwisata. Kegiatan ekspor-impor juga mulai terimbas.

Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Eka Sastra, menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membenahi tata niaga dan produksi di Indonesia.

"Sebenarnya ini bisa jadi titik poin kita untuk membenahi tata niaga dan produksi," kata Eka dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network bertajuk 'Corona dan Kondisi Kebutuhan Pokok Kita' di Jakarta Selatan, Sabtu (7/3).

Dari segi produksi beras misalnya. Jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, produksi beras di Indonesia kurang efisien. Efisiensi bisa dimulai dari harga sewa lahan yang tinggi.

Kemudian mendorong milenial untuk jadi petani. Sebab, saat ini jumlah petani terus berkurang. "Kita harus benahi sistem produksi kita mulai dari lahan kerja," ucap Eka.

Selain itu, jalur distribusi juga perlu dibenahi. Tata niaga yang lebih terbuka dan transparan harus jadi perhatian penting.

Ubah Skema Kuota Impor Menjadi Berbasis Tarif

Dalam kegiatan impor, Eka ingin pemerintah lebih terbuka dan mengganti sistem kuota menjadi sistem tarif. Alasannya, sistem kuota yang ada saat ini terlalu menghabiskan waktu untuk masalah perizinan.

Saat impor, pengusaha harus memproses izin Rencana Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian. Setelah itu, pengusaha harus kembali mengurus Surat Perizinan Impor (SPI) di Kementerian Perdagangan.

Proses izin ini pun penuh dengan ketidakpastian. Sehingga berdampak pada pelaku usaha dan konsumen. "Kalau kita lihat tata niaga kita (saat ini) kan memelihara 'oligarki' karena ada sistem yang tertutup," ujar Eka.

Menurutnya, sistem tarif ini memungkinkan para pengusaha bersaing sehat. Potensi terciptanya para pengusaha baru juga semakin tinggi. Cita-cita pemerintah menaikkan kelas pengusaha pun semakin besar.

Dia ingin harga di pasar disesuaikan dengan mekanisme yang terjadi di lapangan. Pemerintah diminta untuk tidak campur tangan dalam menentukan besaran barang yang ada di pasar.

"Kita pakai mekanisme pasar, jangan campur tangan pemerintah. Sehingga mereka (produsen dan konsumen) tidak dirugikan," kata Eka.

Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Sandiaga Salahuddin Uno, menilai usulan ini lebih sederhana karena instrumennya dipegang pemerintah. Sebab caranya transparan, akuntabel dan responsibel.

"Harga naik, tarif kita adjust. Turun pun kita adjust," kata Sandi.

Sandi melanjutkan banyak pelaku usaha yang bisa menyediakan barang tapi terganjal kuota yang dijatah.

Paket Kebijakan Ekonomi Anti Virus Corona

Politikus Partai Gerindra ini bahkan mengusulkan keseluruhan usulan ini menjadi paket kebijakan ekonomi anti virus corona. Alasannya bertepatan dengan wabah covid-19.Selain reformasi tata niaga, yang masuk dalam paket kebijakan ini juga dengan melakukan efektivitas sistem produksi. Misalnya di pertanian dengan membuat lahan bersentuhan dengan teknologi. Sehingga hasil dari komoditas bisa meningkat. "Di hulu kita perlu lakukan kebijakan efektivitas sistem produksi kita, pertanian kita gimana lahan ini lebih ke mekanisasi."Lebih jauh, Sandi melihat perlambatan ekonomi sudah mulai muncul jauh sebelum virus corona hadir. Kini, perlambatan ekonomi global makin terasa dampaknya setelah muncul virus asal Wuhan ini.Seluruh dunia pun melakukan relaksasi. Begitu juga Indonesia yang harus tetap menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak turun di bawah angka 5 persen. Untuk itu, maka sebaiknya pemerintah memberikan kesempatan bagi para pelaku pasar mengamankan pasokan dan bahan pokok. Usulan yang disampaikan HIPMI pun dianggap relevan dan mudah dijangkau. Dia meyakini, jika langkah ini diambil pemerintah maka dampaknya akan terasa 3 sampai 5 tahun mendatang. "Jadi kebijakan yang harus diubah adalah kebijakan struktural," kata Sandi mengakhiri.