Ada aturan baru, pemerintah Jokowi akan tambah kuota Premium di 2018

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK akan menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Kebijakan ini dijalankan setelah Premium di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) berubah status menjadi penugasan.

Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migass), Fanshurullah Assa mengatakan, pemerintah akan mengubah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Dalam aturan ini, penyaluran Premium berstatus penugasan, maka alokasinya akan bertambah.

‎"Kalau nanti ada revisi Perpres 191 bahwa nanti Jamali itu masuk JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) maka ada tambahan kuota," kata Fanshurullah, di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (9/4).

Sebelum kuota Premium ditambah, BPH Migas akan memanggil PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha yang ditugaskan menyalurkan Premium penugasan untuk memproyeksikan pertumbuhan ‎konsumsi Premium.

Setelah itu, BPH Migas akan melakukan sidang komite untuk menentukan penambahan kuota Premium Penugasan. Saat ini kuota Premium penugasan ditetapkan 7,5 juta kilo liter (kl), sementara realisasi konsumsi tahun lalu mencapai 5,1 juta kl.

"Itu harus sidang komite nanti. Sidang komite akan rapat. Kita panggil Pertamina memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kan kemampuan masyarakat," tuturnya.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan, pemerintah akan menambah kuota Premium penugasan, menyesu‎aikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. ‎"Kita lihat kebutuhannya. Kekuranga pasokan itu bukan karena kuota. Tapi kurang pasokan, yang penting aksi pemerintah jamin," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com