6 Daerah ini gudangnya konflik lahan di Tanah Air

Merdeka.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang 2015 terdapat enam provinsi penyumbang konflik lahan atau agraria di seluruh Indonesia. Konflik tersebut sampai saat ini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah.

Keenam provinsi itu antara lain Riau, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Lampung.

Sekertaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin mengatakan mandegnya penyelesaian konflik agraria di Indonesia dikarenakan tidak adanya kanal penyelesaian konflik yang efektif dan mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sebagai pihak yang kerap dirugikan.

"Paling banyak konflik di Riau dengan jumlah 36 konflik, Jawa Timur 34 konflik, Sumsel, 23 konflik, Sultra 16 konflik, Jawa Barat dan Sumatera Selatan 15 konflik, serta Lampung 15 konflik," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/1).

Iwan mengaku pemerintah tidak pernah tuntas untuk menyelesaikan berbagai konflik ini. Berdasarkan data dari KPA tercatat sedikitnya ada 252 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 400.430 hektar dan melibatkan sedikitnya 108.714 Kepala Keluarga (KK).

Pada 2014, pembangunan insfrastruktur menjadi penyebab tertinggi konflik agraria. Di 2015, konflik agraria paling banyak terjadi di sektor perkebunan yakni sebanyak 127 konflik 50 persen.

"Pemerintah tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk merombak struktur agraria nasional yang selama bercirikan penguasaan mayoritas SDA oleh segelintir pihak-pihak perusahaan maupun perorangan, seharusnya peraturan presiden (perpres) segera di tetapkan," ungkapnya.