6 Alasan Indonesia belum butuh Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Merdeka.com - Pro-kontra pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih terjadi di dalam negeri. Yang mengejutkan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengklaim 72 persen penduduk Indonesia merestui pembangunan PLTN. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan pada 2014.

Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir (PKSEN) BATAN Yarianto Budi Susilo menuturkan, jajak pendapat terkait pembangunan PLTN sudah dilakukan sejak 2010.

"Hasilnya baik 60 persen. Namun turun di tahun 2011 karena ada kecelakaan di Fukushima, Jepang lalu. Jajak pendapat berlanjut sampai tahun 2014, 72 persen menerima pembangunan PLTN," klaim Yarianto dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan Sewatama di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).

Bangka Belitung menjadi salah satu lokasi sasaran pembangunan PLTN. Yarianto juga mengklaim penduduk di sana merestui keberadaan pembangkit tenaga nuklir. Dia buru-buru menjelaskan bahwa hasil survei ini murni pendapat masyarakat.

Anggota DEN, Rinaldy Dalimi tidak sepenuhnya percaya dengan BATAN. Kenyataannya, selama lebih dari lima tahun BATAN tidak pernah berhasil meyakinkan DEN soal penggunaan energi nuklir. Pembangunan proyek PLTN tidak dapat diukur dengan menggunakan jajak pendapat, soal apakah masyarakat setuju atau tidak setuju.

Tersimpan sejumlah permasalahan dalam perencanaannya pembangunan PLTN. "Ada beberapa langkah yang harus diubah, banyak informasi yang diberikan, banyak sumber yang tidak tepat dan salah kaprah soal nuklir, masyarakat harus tahu bahaya nuklir," kata Rinaldy.

Merdeka.com mencatat sejumlah alasan yang menyebutkan bahwa Indonesia belum butuh PLTN. Berikut paparannya.

Belum ada bukti Indonesia kaya uranium

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengungkapkan selama ini masyarakat terjebak salah kaprah soal anggapan yang menyebut jika Indonesia kaya akan sumber daya uranium. Padahal belum ada bukti yang valid soal ketersediaan bahan baku alam tersebut.

"Saya mendapat data uranium bisa untuk 130 tahun itu tidak benar. Ada dua mantan Menristek mengatakan uranium melimpah karena di laut ada uranium. Keberadaan uranium ini kita belum ada bukti," ujar  Rinaldy dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan Sewatama di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).

PLTN bukan energi murah

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi mengungkapkan selama ini masyarakat terjebak salah kaprah memahami penggunaan nuklir untuk sumber energi.

Salah kaprah pertama terkait anggapan jika tenaga nuklir merupakan energi yang murah. "Itu tidak benar. Betapa mahalnya teknologi nuklir ini," ujar Rinaldy dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan Sewatama di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).

Dia berkaca dari kejadian meledaknya PLTN di Fukushima, Jepang. Akibat kejadian tersebut, standar pembangunan PLTN dibuat tinggi demi keamanan. Otomatis biaya yang dibutuhkan juga besar. Belum lagi biaya perbaikan jika mengalami kejadian seperti yang dialami PLTN Fukushima yang disebut-sebut menghabiskan Rp 600 miliar.

"Ini selama 5 tahun BATAN tidak berhasil yakinkan DEN."

Risiko PLTN besar

Anggota DEN Rinaldy Dalimi menuturkan, ada bahaya yang mengintai dari proyek PLTN. "PLTN itu berbahaya, kalau tidak berbahaya ketika meledak, orang boleh mendekat, semakin orang tahu bahaya PLTN, semakin banyak orang yang menolak," tegas Rinaldy dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan Sewatama di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).

Dia berkaca pada tragedi meledaknya PLTN di Fukushima, Jepang pada 2011. "Kalau ada yang tidak fatal risikonya, kenapa kita mengambil pilihan yang fatal?" katanya.

Limbah

Bahaya lain dari PLTN, kata anggota DEN Rinaldy Dalimi, limbah yang dihasilkan dari PLTN yang membahayakan kelangsungan hajat hidup orang banyak. Terutama warga yang tinggal di sekitar area PLTN.

"Karena limbahnya harus dipendam terlebih dahulu selama 100 tahun baru bisa terurai dengan baik," papar Rinaldy dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan Sewatama di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).

PLTN pilihan terakhir

Anggota DEN Rinaldy Dalimi menambahkan, pembangunan PLTN menyedot dana yang tidak sedikit. Soalnya energi nuklir tidak murah.

"Kalaupun pemerintah memiliki PLTN, RI tetap harus impor uranium, nuklir energi yang bahaya, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) belum punya pengalaman, Batan enggak berhasil meyakinkan kita, kita putuskan itu (nuklir) pilihan terakhir," ujar Rinaldy dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan Sewatama di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).

"Nuklir adalah pilihan trakhir, ini dibuat oleh DEN, kita buat selama 5 tahun, kita sepakat nuklir itu pilihan terakhir," tegasnya.

Persoalan PLTN kompleks

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menuturkan, persoalan pembangunan PLTN sangat kompleks karena risiko yang tinggi.

"Bangun PLTN itu relatif lebih kompleks, butuh deal politik biasanya, butuh subsidi dan insentif dari pemerintah. Butuh subsidi besar lah," ungkap Fabby dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan Sewatama di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).