5 Tanda memburuknya hubungan tim transisi Jokowi dan pemerintah

Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo sudah jauh-jauh hari membentuk tim transisi yang akan menjembatani kebutuhan pemerintahan baru kepada pemerintahan yang berkuasa saat ini. Pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun sudah membentuk tim khusus untuk memfasilitasi tim transisi buatan Jokowi.

Saat bertemu dengan Jokowi di Bali, SBY mengaku lebih banyak berbicara hal-hal umum di bidang perekonomian, hukum, dan keamanan. Jika ingin berdiskusi lebih dalam, Jokowi diizinkan berkomunikasi dengan tiga menteri yang telah ditunjuk SBY yakni Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Sejauh ini, tim transisi Jokowi sudah bertemu dengan Wakil Presiden Boediono. Namun, belakangan muncul kabar komunikasi tim transisi Jokowi dengan pemerintah memburuk. Hal itu diucapkan langsung oleh salah satu anggota tim transisi yang tidak ingin disebutkan namanya. "Komunikasi tidak lancar," katanya pada merdeka.com. Kamis (4/9).

Dugaan tersebut semakin kuat setelah agenda pertemuan antara tim transisi Jokowi dengan Menko Perekonomian Chairul Tanjung yang sedianya dilakukan kemarin, urung dilaksanakan. Padahal pertemuan ini penting menyangkut persoalan komposisi anggaran negara untuk pemerintahan baru.

Menurut CT, batalnya dialog soal penyesuaian RAPBN 2015 itu dilakukan sepihak oleh kubu Jokowi, tanpa ada keterangan jelas.

"Karena sudah bisa mendapat informasi yang tepat dari sumbernya sendiri. Sehingga tahu masalah yang harus dihadapi, dan tahu apa yang harus dilakukan," kata CT di kantornya sepulang dari Istana Negara, kemarin.

Merdeka.com mencatat beberapa indikasi memburuknya komunikasi dan hubungan antara tim transisi Jokowi dan pemerintah. Berikut paparannya.

Jokowi silakan lobi DPR untuk ubah RAPBN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan, pemerintahan saat ini tidak akan melakukan penyesuaian kebijakan yang bisa mengarah pada revisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015.

CT menjelaskan, kini opsi tersisa bagi Presiden Terpilih Joko Widodo untuk mengubah anggaran hanyalah lobi di parlemen.

"Pembahasan RAPBN 2015 silakan dilakukan fraksi pendukung presiden terpilih. Sekarang di parlemen, nanti kalau mau diubah silakan di Januari 2015," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/9).

SBY tak izinkan tim transisi Jokowi ambil jalan pintas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa tak nyaman jika tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ambil jalan pintas untuk memasukkan program-programnya dalam Rancangan APBN 2015. Untuk itu, SBY telah menunjuk tiga menteri utama untuk mewakili Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II berkomunikasi dengan tim transisi Jokowi-JK.

"Dalam gaya Pak SBY, semua centralized di pintu-pintu yang sudah disediakan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung atau akrab dipanggil CT, di kantornya, Jakarta, Jumat (5/9).

Tak bersedia golkan program Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung memastikan pertemuan dengan Tim Transisi Joko Widodo diundur. Menurutnya, batalnya dialog soal penyesuaian RAPBN 2015 yang sedianya dilakukan kemarin, secara sepihak oleh kubu Jokowi dibatalkan tanpa ada keterangan jelas.

Menko kembali menegaskan, tidak tersedianya ruang negosiasi supaya program Jokowi bisa dimasukkan oleh pemerintahan saat ini dalam pembahasan RAPBN. Semua kebijakan yang hendak dilakukan 2015 diserahkan kepada kubu Jokowi-JK.

Menurut CT, ini sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 4, bahwa pemerintahan baru tak memiliki kuasa bidang eksekutif apapun sebelum dilantik.

"Arahan presiden kita membantu tim transisi. Tapi masalah kebijakan sampai 20 Oktober 2014 tetap menjadi tugas kabinet Indonesia bersatu jilid dua. Jadi kalau pak Joko Widodo dan Jusuf Kalla punya kebijakan, tentu sebaiknya dilakukan setelah dilantik," tandasnya.

Hanya berhubungan lewat surat

Ketua Tim Transisi Pemerintah Armida Alisjahbana mengaku tak menjalin terlalu banyak komunikasi dengan Tim Transisi Jokowi. Semua keputusan penting sudah diserahkan sepenuhnya ke tangan Chairul Tanjung. Tim transisi versi pemerintah akan menjalankan arahan dari menko.

Dia hanya berhubungan dengan anggota tim transisi via surat, tanpa pernah bertatap muka. "Dari Bu Rini Soemarno, Pak Anies Baswedan pernah mengirim surat. Akbar Faisal juga mengirim surat, karena ini kan masih belum, kalau dari kami (tim transisi pemerintah) nunggu dulu sidang kabinet."

Sikap itu diakui Armida atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karenanya dia menolak bila disebut pemerintah tak responsif menanggapi ajakan dialog tim transisi. "Kan bukan saya yang menentukan," cetusnya.

Komunikasi tidak lancar

Komunikasi tim transisi Jokowi-JK dengan menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II disebut-sebut memburuk. Anggota Tim Transisi yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa tak lama setelah pertemuan di Bali, pihaknya bisa berkomunikasi langsung dengan Kementerian PPN/Bappenas membahas teknis perubahan APBN 2015.

Namun, di tengah jalan, komunikasi dialihkan ke tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian. "Komunikasi tidak lancar," katanya pada merdeka.com. Kamis (4/9).

Bahkan, dia menambahkan, Sekretariat Kabinet mengeluarkan surat edaran untuk jajaran anggota KIB II agar menghentikan komunikasi informal dengan tim transisi Jokowi-JK.

Situasi ini membuat tim transisi pasrah jika gagal memasukkan program-program unggulan Jokowi-JK dalam RAPBN 2015. "Apa maunya," gerutu anggota tim transisi ini.