Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat, penggunaan utang asing pemerintah per Oktober 2019 didominasi untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Di mana, sektor tersebut menghabiskan USD37,91 miliar, setara dengan Rp525,55 triliun atau 19 persen dari total utang pemerintah.

Utang sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, meningkat dari bulan sebelumnya. Pada September 2019, sebesar USD36,88 miliar atau setara dengan Rp511,32 triliun. Besaran itu juga meningkat, dibanding Oktober 2018 yang sebesar USD32,49 miliar, setara dengan Rp450,46 triliun.

Selain itu, sektor-sektor lain yang menyedot utang asing pemerintah terbesar yakni sektor konstruksi, jasa pendidikan, hingga jasa keuangan dan asuransi.

Di posisi kedua, sektor penyedot utang asing pemerintah terbesar ialah konstruksi sebanyak 16,5 persen. Di mana, secara nilai sebesar USD32,85 miliar atau senilai Rp 455,39 triliun.

Utang konstruksi itu meningkat dibandingkan September 2019 dengan total USD31,98 miliar atau setara dengan Rp443,33 triliun. Totalnya juga meningkat, dibandingkan Oktober 2018 berjumlah USD29,62 miliar, setara dengan Rp410,64 triliun.

Posisi ketiga, sektor jasa pendidikan. Pemerintah mengeluarkan utang sebesar 16,1 persen dengan total USD32,06 miliar, setara dengan Rp444,52 triliun.

Jumlah utang sektor pendidikan meningkat dibanding September 2019, dengan total USD31,10 miliar atau setara dengan Rp431,34 triliun. Sedangkan, pada Oktober 2018, totalnya berjumlah USD 27,31 miliar, setara dengan Rp378,77 triliun.

Keempat, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, per Oktober 2019, pemerintah menggunakan utang sebesar 15,3 persen. Jumlah itu setara dengan USD30,52 miliar atau sebesar Rp423,29 triliun.

Jumlah utang sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib meningkat dibanding September 2019 berjumlah USD29,65 miliar atau setara dengan Rp411,34 triliun. Sedangkan pada Oktober 2018, besarannya mencapai USD24,50 miliar atau setara dengan Rp339,89 triliun.

Kelima, pemerintah juga menghabiskan 13,4 persen untuk sektor jasa keuangan dan asuransi. Per Oktober 2019, jumlah utangnya sebesar USD26,69 miliar atau setara dengan Rp370,27 triliun.

Utang dalam sektor keuangan dan asuransi itu meningkat tipis dibanding September 2019, yang berjumlah USD26,59 miliar atau setara dengan Rp368,73 triliun. Total utang itu terus mengalami peningkatan dibanding Oktober 2018, dengan jumlah USD26,32 miliar atau setara dengan Rp364,99 triliun.

Ekonom: Masyarakat Kerap Khawatir Lihat Utang RI Rp5.000 Triliun, Ini Salah Persepsi

SVP Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia, Ryan Kiryanto angkat suara terkait utang Indonesia yang mencapai Rp5.000 triliun dan kerap dianggap negatif. Padahal, menurutnya, nilai tersebut masih jauh dari kata bahaya.

"Masyarakat kerap khawatir karena melihat nilai utang yang mencapai Rp5.000 triliun dan dianggap berbahaya, ini yang salah persepsinya," ujarnya saat ditemui di Labuan Bajo, Senin (9/12).

Ryan menjelaskan batas rasio utang yang diizinkan ialah sebesar 60 persen dari produk domestik bruto (PDB), di mana posisi Indonesia saat ini baru sekitar 29 persen. "Rasio utang asing 29 persen masih bagus. Karena thresholdnya 60 persen," imbuhnya.

Dia mengakui, jika dilihat secara nilai, memang angka Rp5.000 triliun terlihat besar. Namun, jika dibedah lebih dalam, dalam utang itu memiliki tenor variatif. Mulai 5 tahun bahkan sampai 30 tahun.

"Apalagi revenuenya salah satunya dari perusahaan-perusahaan dalam ekonomi kita mencapai Rp15.000 T. Apalagi Bank Indonesia ngawal terus. Maka no worries," tuturnya.

Ryan menambahkan surat utang Indonesia juga sebenarnya masih dominan dipegang oleh domestik. Di mana, surat utang sebagian komposisinya dipegang oleh perbankan.

Bukan oleh asing seperti yang saat ini lebih ramai diketahui oleh masyarakat. "Yang memegang surat utang Indonesia masih domestik, sebagian darinya perbankan buku III dan IV."

Reporter Magang: Nurul Fajriyah