5 Fakta di Balik Staf Ahli Bos BUMN, Termasuk Gaji Bisa Capai Rp 100 Juta

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengeluarkan surat edaran yang mengatur tentang honorarium staf ahli BUMN senilai Rp 50 juta per bulan. Cuplikan surat tersebut diunggah oleh Said Didu melalui akun Twitternya @msaid_didu. Tertulis, surat tersebut bernomor SE-9/MBU/08/2020.

Menanggapi beredarnya cuplikan surat tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, adanya SE ini justru memperlihatkan transparansi pengangkatan staf ahli di BUMN.

"Ini saya perlu jelaskan. Pertama, SE ini justru membuat hal-hal yang selama ini tidak transparan, sering tertutup di masing-masing BUMN, karena itu kita jadikan transparan," ujar Arya.

Simak rangkuman fakta di balik praktik staf ahli pada direksi BUMN oleh merdeka.com berikut ini. Di mana, salah satunya, staf ahli bisa mendapat gaji lebih dari Rp 100 juta.

1. Gaji Tak Boleh Lebih dari Rp 50 Juta

Dalam surat edaran itu juga membatasi nilai gaji yang tidak boleh lebih dari Rp50 juta. "Ini bagian transparansi BUMN dan semuanya harus akuntabel, jelas, transparan, legal, tidak diam-diam, dan tidak boleh rangkap jabatan," kata Arya.

Penghasilan yang diterima staf ahli berupa honorarium yang ditetapkan oleh direksi dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan dibatasi sebesar-besarnya Rp50 juta per bulan serta tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

2. Lama Bekerja Maksimal 2 Tahun

Adapun masa jabatan staf ahli paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama satu tahun masa jabatan dengan tidak mengurangi hak direksi untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Staf ahli juga tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai staf ahli di BUMN lainnya. Direksi BUMN wajib menyampaikan usulan pengangkatan staf ahli secara tertulis kepada Kementerian BUMN cq Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi guna mendapatkan persetujuan.

3. Seorang Direksi Hanya Boleh Dibantu 5 Staf Ahli

Direksi BUMN dapat mempekerjakan staf ahli yang diangkat oleh direksi dengan jumlah sebanyak-banyaknya lima orang, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan.

Kemudian staf ahli bertugas memberikan analisis dan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan strategis dan tugas lainnya di lingkungan perusahaan berdasarkan penugasan yang diberikan oleh direksi.

4. Staf Ahli Gaji Tinggi Banyak Ditemui di BUMN Energi

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, mengatakan selama ini tidak hanya staf ahli yang bergaji Rp100 juta tetapi juga jasa konsultan. Hal tersebut umumnya ada di BUMN sektor energi seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina.

"Jadi kami temukan benar namanya beragam, ada staf ahli, konsultan. Nah ini yang terjadi di beberapa BUMN. Contoh di PLN dulu itu belasan juga, di Pertamina juga ada. Di tempat lain juga. Pernah ada di Inalum," ujarnya.

5. BUMN Tertibkan Praktik Staf Ahli

Arya bilang, jumlah dan nilai honorarium yang dicantumkan dalam SE tersebut merupakan langkah perapihan yang dilakukan Kementerian BUMN. Disebutkan, staf ahli direksi BUMN banyak yang dipekerjakan dengan gaji hingga ratusan juta.

"Sering tertutup di masing-masing BUMN tentu ini kita jadikan transparan. Karena apa? Kami menemukan beberapa BUMN membuat staf ahli atau advisor atau apapun namanya dibuat di masing-masing BUMN. Tidak transparan, ada yang sampai 11-12 orang, ada yang digaji 100 juta atau lebih. Jadi beragam yang kami temukan," kata Arya.