4 Sindiran Menkeu Sri soal pajak, termasuk warga RI bermental gratis

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan rendahnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pada 2016, penerimaan pajak hanya mencapai angka Rp 1.105 triliun atau 81,54 persen dari target Rp 1.355 triliun.

Hal ini tercermin dalam rasio pajak di Indonesia masih sangat rendah. "Rasio pajak 10,3 persen dan ini tentu masih rendah sekali dan tidak dapat diterima," kata Menteri Sri Mulyani.

"Saya sebagai mantan pejabat Bank Dunia melihat ini rendah sekali dan heran bahwa Indonesia hanya menerima penerimaan 10,3 persen saja," tambahnya.

Hal tersebut, lanjutnya, dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak patuh. Maka dari itu, saat ini pemerintah gencar mengejar pajak dari mereka. "Penghindaran pajak, membuat kami harus mendorong. UKM-pun harus comply terhadap perpajakan. Ini penting, untuk meningkatkan keadilan bagi kita semua," tegasnya.

Berikut merdeka.com akan merangkum sentilan-sentilan Menteri Sri Mulyani pada masyarakat Indonesia pada masalah perpajakan. Selamat membaca.

Masyarakat RI bermental gratis

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan perlu usaha dan kerja sama dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik dalam berbagai bidang. Dia pun menyindir masyarakat yang memiliki mental 'gratisan' dalam membangun Indonesia."Kita harus bangun dan kita harus mulai sekarang. Memang besar biayanya. Tapi tidak ada impian yang tercapai gratis," katanya."Mental gratisan itu mental yang sangat buruk. Di Republik ini ada cukup banyak yang punya mental itu. Semua maunya gratis," tambahnya.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta masyarakat harus sadar bahwa menjadikan Indonesia lebih baik adalah tanggung semua insan Indonesia, bukan hanya pemerintah saja. Sumbangsing masyarakat salah satunya bisa melalui pembayaran pajak."Mengubah pola institusi bahwa mereka itu pelayan, juga (mengubah) mental masyarakat yang semuanya maunya gratisan," tegasnya.

Boleh tuntut hak tapi laksanakan dulu kewajiban

Menkeu Sri Mulyani mengatakan kewajiban masyarakat dalam membayar pajak penting dilakukan untuk kelancaran pelayanan. Maka dari itu, dia mengingatkan masyarakat harus seimbang. Saat menuntut hak harus juga sudah menunaikan kewajiban."Boleh menuntut hak, tapi kewajiban juga harus dilakukan," ujarnya.Menkeu menambahkan masyarakat harus juga peka dan terlibat dalam pengawasan program pemerintah. Sebab, tujuan kebijakan adalah untuk kepentingan bersama."Bagaimana cara negara menciptakan equal oportunity? Negara harus kumpulkan pajak. Ambil dari mereka yang mampu untuk invest kepada mereka yang tertinggal," tegasnya.

Jangan nyanyi Indonesia Raya kalau tak punya NPWP

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menekankan pentingnya pajak bagi perkembangan ekonomi bangsa. Untuk itu, setiap warga negara harus sadar untuk membayar pajak. "Kalau kamu tidak peduli terhadap negaramu, jangan harap orang lain akan peduli. Nggak ada itu," kata Sri Mulyani.Menurutnya, pajak merupakan salah satu instrumen negara untuk untuk menciptakan keadilan sosial dan menciptakan kesempatan yang sama untuk seluruh masyarakat Indonesia. "Jangan pernah bangga nyanyi Indonesia Raya kalau kamu enggak punya NPWP," tegasnya."Saya enggak mungkin bilang enggak boleh, kan hak asasi. Cuma enggak pantes aja," pungkasnya.

Pajak kurang utang datang

Menteri Keuangan, Sri Mulyani tak masalah masyarakat khawatir dan peduli terhadap utang Indonesia. Namun, kekhawatiran tersebut bukan berarti Indonesia harus takut untuk berutang. Sebaliknya kekhawatiran tersebut mesti menjadi motivasi untuk mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab. "Risiko kita harus dapat kita kelola. Kita tidak bisa tidak melakukan apa-apa karena kita takut sama risiko. Itu bukan cara kita jalani hidup ini," tambahnya.Pemerintah, lanjutnya, harus berutang sebab penerimaan pajak Indonesia belum maksimal. "Tugas saya adalah mengumpulkan uang, kalau kurang saya kumpulkan lagi. Kalau masih kurang, kita butuh harus pinjam, tapi bukan untuk partying, untuk investasi dan buat ekonomi jalan," tuturnya.