3 Evaluasi Program Kartu Prakerja

Merdeka.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Obon Tabroni, mengatakan sudah seharusnya program kartu prakerja dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Setidaknya ada tiga catatan penting yang disampaikan oleh Obon.

Pertama, dari sisi waktu. Proses atau antrian bagi peserta untuk bisa mendapatkan kartu prakerja jangan terlalu lama. Selain itu, harus dipastikan kartu prakerja tepat sasaran.

"Saat ini banyak buruh yang ter-PHK dan kehilangan pekerjaan. Jangan sampai mereka menunggu berbulan-bulan untuk bisa mendapatkan kartu prakerja," kata Obon dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Kedua, konten atau materi pelatihan kartu prakerja jangan asal. Maka dari itu, menurut Obon, keberadaan konten berbayar harus ditinjau ulang.

"Kalau perlu materi yang ada di dalam kartu prakerja digratiskan saja. Sehingga bisa diakses oleh siapa saja yang membutuhkan," katanya.

Ketiga, Obon meminta agar alokasi untuk biaya pelatihan dialihkan kepada peserta dalam bentuk bantuan tunai. "Dengan diberikan secara tunai, maka secara tidak langsung akan membuat perekonoomian menggeliat. Karena penerima kartu prakerja akan membelanjakan uang tersebut untuk keperluan konsumsi," pungkasnya.

New Normal akan Diterapkan, Airlangga Sebut Ada Perubahan Pelatihan Kartu Prakerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang IV masih dalam pembahasan. Dia meminta, masyarakat bersabar lantaran Kartu Prakerja akan menyesuaikan dengan pola new normal yang akan diterapkan.

"Masyarakat harap bersabar karena Program Kartu Prakerja khususnya gelombang ke empat tetap akan dilaksanakan. Ada beberapa pertimbangan guna memaksimalkan program tersebut, antara lain menyesuaikan dengan new normal yang akan dijalani masyarakat ke depan, serta mengombinasikan pelatihan offline," kata Airlangga di Jakarta, Minggu (31/5).

Dia menuturkan, saat kebijakan work from home diterapkan, maka program Kartu Prakerja diterapkan secara daring. Namun dengan adanya perkembangan new normal maka pemerintah tengah mengkaji pelatihan secara tatap muka.

"Awalnya karena ada pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19, program Kartu Prakerja kita lakukan secara online. Tapi, dengan adanya new normal kita juga harus menyesuaikan pola pelatihannya apakah bisa dilakukan secara offline," ungkap Airlangga.

Airlangga menyatakan, risiko penyebaran virus Covid-19 masih mengancam sampai ditemukannya vaksin. Sehingga pemerintah dan penyelenggara Kartu Prakerja tetap harus sangat berhati-hati dalam pelaksanaannya, dan mementingkan keselamatan masyarakat.

"Tidak semua daerah bisa melakukan pelatihan secara offline karena kita akan kaji kembali daerah-daerah mana saja yang bisa melakukannya namun tetap menjalankan protokol kesehatan dan keselamatan. Sedangkan jika ada daerah yang potensi penyebaran virus masih besar maka akan tetap dilakukan secara online," kata ketua umum DPP Partai Golkar itu.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6